< >

Jepang Akan Batalkan Pengiriman Tentaranya ke Afghanistan

Jum'at, 18 Juli 2008 20:27
Kapanlagi.com - Jepang berencana membatalkan pengiriman pasukan angkatan daratnya ke Afghanistan setelah pemerintah koalisi yang berkuasa gagal mencapai konsensus, karena timbulnya kekhawatiran berkaitan masih terus berlangsungnya aksi kekerasan di wilayah tersebut, kata media Jepang di sana Jumat.

Karena didesak keras oleh lamanya kampanye, Amerika Serikat dan NATO menyerukan kepada Jepang agar meningkatkan dukungannya pada kegiatan militer di Afghanistan, yang saat ini bergiat pada misi pengisian bahan bakar angkatan laut di Lautan India, kata surat kabar Asahi Shimbun.

Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda dikutip mengatakan, pada akhir bulan ini Jepang bermaksud akan mengirimkan pasukan angkatan daratnya.

Namun, misi pencari fakta dikirimkan ke wilayah yang terkenal dengan tingkat pelanggaran itu, menjadi kesulitan bagi Jepang untuk memberikan penambahan tentara atau peralatan, seperti pesawat terbang, katanya seperti dikutip surat kabar Asahi dan kantor berita Kyodo News.

Partai Komeito Baru yang didukung kelompok Budhis, yang merupakan mitra termuda dalam koalisi dengan Partai Liberal Demokrat (LDP) yang berkuasa, menyatakan kekhawatiran terhadap misi yang diusulkan itu, kata surat kabar itu.

Sembilan tentara AS tewas dalam serangan Taliban di dekat perbatasan Pakistan pada pekan ini, yang menjadikan jumlah asing yang tewas di Afghan menjadi 892 orang, sejak pemerintah Taliban digulingkan oleh tentara internasional pada tahun 2001.

Aktivitas militer Jepang dibatasi dengan ketat oleh konstitusi susunan AS, sehingga tentara yang memungkinkan dikirim ke luar negeri hanya ditempatkan di zona-zona `non tempur.`

Sementara membatalkan rencana untuk mengirimkan tambahan dukungan militer, pemerintah berniat meneruskan misi pengisian bahan bakar, yang mandatnya akan berakhir Januari, dengan menyetujui undang-undang yang berkaitan dengan persoalan itu pada akhir tahun ini.

Pada tahun lalu, koalisi yang berkuasa menghadapi pertarungan di majelis tinggi yang didominasi oposisi berkaitan dengan upaya memperbarui misi itu, yang menurut pemimpin oposisi dari Partai Demoktik, Ichiro Ozawa, itu merupakan pelanggaran konstitusi. (kpl/rif)