HOME » BERITA » Pernik

Selasa, 29 Juli 2008 18:15

Kapanlagi.com - Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sudah siap melanjutkan pembangunan kembali wilayah itu pasca berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, April 2009.

"Pemda Aceh telah melakukan berbagai terobosan untuk melanjutkan upaya pemulihan pasca tsunami menuju pembangunan daerah jangka panjang, setelah berakhirnya masa tugas kami," kata Kepada BRR NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto, di Banda Aceh, Selasa (29/7).

Pulihnya kehidupan masyarakat Aceh dan Nias itu dicapai berkat kerjasama BRR, Pemda Aceh dan seluruh mitra kerjanya.

"Di sisi lain, kami gencar menyelesaikan pengalihan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi serta mendukung kesiapan Pemerintah Aceh," katanya didampingi Direktur Komunikasi BRR NAD-Nias, Juamda Djamal.

"Pemerintah Aceh kini terus menyiapkan diri untuk mengambil tongkat estafet pekerjaan yang selama ini kami lakukan. Itu tentu kita dukung penuh," tambah Kuntoro.

Menurut Pusat data dan informasi (Pusdatin) BRR NAD-Nias, telah terbangun 112.346 unit rumah baru, 787 unit fasilitas kesehatan, 1.045 unit bangunan sekolah termasuk pelatihan bagi 26.538 guru, jalan negara yang telah selesai dibangun sekitar 2.542 kilometer jalan.

Kemudian, sebanyak 11 bandara udara dan 18 pelabuhan laut dan seluas 96.819 hektar lahan pertanian telah direhabilitasi atau dicetak baru. "Semua itu tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kontribusi seluruh mitra kerja kita (BRR)," ujar dia.

Pemda, departemen atau kementerian di Pemerintah Pusat, NGO, lembaga donor dan kelompok masyarakat, semuanya berperan besar dalam mencapai keberhasilan rekonstruksi di Aceh dan Nias, jelas Kuntoro.

Pemda juga berupaya meningkatkan kapasitasnya melalui pelaksanaan program strategis, yakni "Aceh Government Tranformation Programme (AGTP)" yang dirancang khusus atas inisiatif Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

"Program yang difasilitasi badan pembangunan PBB (UNDP) itu didanai oleh Multi Donor Funds (MDF) membantu Gubernur dalam menyiapkan jajarannya untuk mengkoordinasi proses transisi dari BRR," kata dia.

"AGTP menguatkan kapasitas Pemerintah provinsi, terutama dalam hal penyusunan kerangka kerja institusi dan kebijakan yang diperlukan, agar proses transisi berlangsung efektif. Itu juga termasuk pematangan konsep badan koordinasi di tingkat provinsi yang akan bertanggung jawab untuk kelanjutan rekonstruksi," kata dia. (kpl/rif)

BERITA TERKAIT

• PPP Optimis Bisa Raup Banyak Suara di Aceh
  26 Juli 2008
   
• Musim Hujan dan Angin Kencang Masuki Sebagian Wilayah Aceh
  25 Juli 2008
   
• Usul Pemekaran Aceh Mulai Dibahas
  24 Juli 2008
   
• Deru Genset Warnai Aceh
  22 Juli 2008
   
• Listrik Lima Kota di Aceh Padam Total
  22 Juli 2008
   

BERITA LAINNYA

• Kesehatan Orang Tua Ryan Menurun
  29 Juli 2008
   
• Perairan Laut Jawa Aman Untuk Melaut
  29 Juli 2008
   
• Amukan Gajah di Aceh Jaya Belum Teratasi
  29 Juli 2008
   
• Sinar Pangkalan Radar AS Ancam Kesehatan Manusia
  29 Juli 2008
   
• Toleransi Bakar Lahan Untuk Petani Kalteng
  29 Juli 2008