Ribuan Buruh Blokir Jalan Menuju Gubernuran Kaltim
Kapanlagi.com - Ribuan buruh memblokir akses jalan di depan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda pada Selasa (29/7) dalam aksi unjuk rasa menuntut revisi UMP (Upah Minimum Provinsi) Rp815. 000 sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Rp1.389.560/bulan/orang.Akibat aksi pemblokiran itu, sejumlah ruas jalan di Samarinda macet total. Polisi terpaksa mengalihkan jalur yang lalu lintas menuju ke depan Kantor Gubernur Kaltim, tepatnya di Jalan Gajah Mada, sebab buruh" menguasai" kedua ruas jalan protokol di Samarinda tersebut. Sementara, aksi unjuk rasa ribuan buruh dari berbagai perusahaan di Kaltim itu, sempat berlangsung memanas saat ribuan buruh mencoba menarik pagar kawat yang dipasang di sepanjang pagar kantor Gubernur Kaltim. Walaupun sempat terjadi aksi tarik-menarik dengan ratusan personil Samapta Poltabes Samarinda dibantu Personil Brimob Polda Kaltim, buruh akhirnya tetap bertahan di jalan. Ketegangan kembali terjadi saat ratusan buruh melampiaskan kekecewaan dengan merusak baliho PON dan Porcanas yang terpasang di depan kantor Gubernur Kaltim. Polisi sempat mengamankan seorang buruh, namun akhirnya dibebaskan setelah sempat mendapat protes dari ribuan buruh. "Aksi ini yang ke-10 kalinya kami lakukan, namun SK (Surat Keputusan) revisi UMP tidak diterbitkan juga,"ungkap Koordinator aksi buruh, Yohannes da Silva kepada wartawan di sela-sela aksi unjuk rasa. Desak Gubernur Koordinator Front Pembebasan Nasional itu mengaku kecewa dengan janji Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agussalim yang akan membantu mendesak Pejabat Sementara (Pjs) Bubernur Kaltim, Tarmizi Abdul Karim, untuk menerbitkan revisi paling lambat tanggal 29 Juli 2008. "Ketua DPRD Kaltim berjanji akan membiayai aksi buruh, bahkan ikut berunjuk rasa jika SK revisi itu tidak diterbitkan hingga hari ini (Selasa, red). Namun, ternyata Herlan Agussalim juga telah membohongi kami dan sampai saat ini kami tidak melihat dukungannya terhadap perjuangan buruh," ungkap Yohannes Da Silva. Buruh kembali mengancam akan melakukan mogok massal di sejumlah perusahaan jika SK revisi itu tidak diterbitkan. "Kami belum melakukan mogok massal karena masih diberi harapan oleh Ketua DPRD Kaltim pada aksi kami dua hari lalu. Namun, jika hari ini SK itu tetap tidak keluar, maka kami menyerukan kepada seluruh buruh di Kaltim untuk mogok. Kami juga akan tetap bertahan dan memblokir jalan utama di Samarinda ini, hingga tuntutan kami dipenuhi," tegas koordinator aksi unjuk rasa Front Pembebasan Nasional tersebut. Hingga Selasa sore, ribuan buruh terlihat masih tetap bertahan di depan Kantor Gubernur Kaltim. Mereka menguasai kedua ruas jalan Gajah Mada sambil berorasi dan menggelar berbagai atraksi. "Pejabat Gubernur Kaltim katanya akan tiba di Samarinda pukul 17. 00 Wita dan akan menemui kami pada Selasa malam sekitar pukul 19. 00 Wita. Jika janji itu tidak dipenuhi, kami akan tetap bertahan di jalan dan akan mengepung Kantor Gubernur Kaltim. Revisi UMP sesuai KHL sudah harga mati dan kami tidak akan menerima lagi negosiasi," tegas Yohannes Da Silva. (kpl/rif) |