Demikian pernyataan Harry Tjan Silalahi dalam diskusi yang digelar di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa.
Sekretaris Kedua PTRI Jenewa, Yasmi Adriansyah kepada ANTARA di London, Sabtu mengatakan diskusi yang berlangsung hangat dan meriah dihadiri masyarakat Indonesia di Jenewa.
Menurut mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, jika Indonesia bisa melewati masa penuh tantangan diharapkan Indonesia akan menuju tatanan kenegaraan yang lebih baik.
Harry Tjan mengemukakan, reformasi dan demokratisasi di Indonesia merupakan hal esensial yang harus dihadapi dan akan membawa Indonesia bergerak menuju perbaikan. "Melalui keterbukaan, rakyat dapat melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas eksekutif, legislatif maupun yudikatif," katanya..
Salah satu indikator positif reformasi adalah dengan makin intensifnya pemberantasan korupsi.
Sekalipun berbagai kasus korupsi adalah kenyataan suram dalam reformasi, upaya pemberantasan korupsi merupakan proses yang kelak diharapkan mampu mewujudkan good governance di Indonesia.
Menurut Harry Tjan Silalahi, dimensi lain dari tanda-tanda perbaikan Indonesia adalah makin banyaknya figur muda dalam percaturan politik nasional.
Mereka tidak hanya mempunyai kualitas pribadi yang hebat dan beberapa di antaranya cukup matang, baik dalam organisasi kemasyarakatan, sosial-politik, maupun pemerintahan meskipun banyak dari mereka belum memiliki kendaraan politik.
Sekalipun dalam waktu dekat figur muda belum tentu akan muncul sebagai pucuk pimpinan nasional, diperkirakan mereka akan semakin memainkan peranan penting dalam praksis politik di masa depan dalam berbagai tingkatan.
Harry Tjan Silalahi juga mengatakan, Profesionalisme TNI juga merupakan salah satu indikator positif perbaikan Indonesia. TNI sangat bagus dalam menjaga jarak untuk tidak terlibat dalam politik praktis sehingga memberikan ruang gerak yang semakin demokratis.
Indikator lainnya adalah pengalokasian anggaran negara sebesar 20% bagi sektor pendidikan. Hal ini merupakan aset penting bagi peningkatan kapasitas bangsa, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia.
Berkaitan dengan wacana penyatuan sejumlah partai politik yang berbasis ideologi nasionalis-sekuler, Harry Tjan Silalahi mengkhawatirkan fenomena ini akan mengulangi sejarah tahun 1955 di mana Parpol nasionalis-sekuler berhadapan dengan Parpol Islam. (*/roc)