HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Wakil Ketua Pelaksana Harian Badan Pengendalian dan Pemenangan pemilu (Bappilu) Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan bahwa Yuddy Chrisnandi tidak diusulkan sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jabar.

"Yuddy Chrisnandi bohong jika mengatakan telah dicalonkan oleh DPD pada nomer satu, ini harus diluruskan, yang terjadi DPD Provinsi justru tidak mencalonkan dia," kata Wakil Ketua Pelaksana Harian Bappilu Firman Soebagyo di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Yuddy di berbagai media masa mengaku telah dicalonkan oleh DPD Jabar sebagai bakal caleg pada urutan nomer satu. Namun ketika DPP menetapkan pada nomor urut 4 untuk Dapil VIII Jabar, Yuddy mengaku diperlakukan tidak adil. Karena itu Yuddy mengajukan surat pengunduran diri.

Menurut Firman, meskipun DPD tidak mengusulkan nama Yuddy sebagai bakal caleg, namun atas kebijakan Ketua Umum Jusuf Kalla , nama Yuddy tetap dicantumkan pada nomor urut empat.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPP Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Syamsul Maarif yang mengatakan Yuddy diusulkan oleh DPD II Kabupaten Cirebon pada nomer urut satu dan DPD II Kota Cirebon pada nomer urut 2.

Namun, tambah Syamsul, DPD II yakni kabupaten dan kota bukan mengajukan ke DPP tetapi hanya mengajukan usulan ke DPD Provinsi. Sementara yang berhak mengusulkan ke DPP adalah DPD Provinsi.

"Ini surat dari Korwil Agus Kartasasmita, surat ini diterima DPP, nomer surat B139/Golkar/VIII/2008 tertanggal 2 Agustus 2008 tentang usulan daftar caleg provinsi Jabar untuk Dapil V tak ada nama Yuddy Chrisnandy," kata Syamsul.

Menurut Syamsul, usulan DPD Provinsi disusun secara alfabetis (urut abjad) dan nama Yuddy Chrisnandi tak masuk dalam usulan DPD provinsi itu.

Menurut Syamsul ada beberapa alasan kenapa Yuddy tidak masuk diusulkan dalam bakal calon legislatif 2009, salah satunya karena Yuddy pernah diberikan peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Selain itu, tambah Syamsul, adanya beberapa pernyataan Yuddy di media massa tentang masalah internal yang sebenarnya tidak etis jika diungkapkan di media massa.

"Meski DPD provinsi dan korwil tidak mencalonkan Yuddy tapi atas kebijakan Ketua Umum (Partai Golkar) Jusuf Kalla meminta agar Yuddy dimasukkan," kata Syamsul.

Menurut Syamsul seharusnya Yuddy tidak perlu bersikap tergesa-gesa. Jika memang Yuddy merasa populer maka ditempatkan di nomor berapapun tidak masalah karena Partai Golkar memutuskan penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak, dan bukan berdasar nomor urut. (*/bee)