HOME » BERITA » TEKNO

Kapanlagi.com - Lembaga pemerintah, departemen dan instansi lainnya yang sudah menggunakan perangkat lunak opensource dalam mengoperasikan sistem komputernya sejak mulai digencarkan pada 2004 masih belum melebihi 5%.

"Kalau ditotal berapa dari lembaga pemerintah yang sudah menggunakan opensource terlalu kecil, tidak sampai 5%," kata Menristek Kusmayanto Kadiman usai penyerahan secara simbolis 200 komputer layak pakai di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin.

Menurut dia, masih ada sejumlah kendala yang membuat migrasi ke sistem tersebut sangat lambat, antara lain kesadaran bahwa mencuri hak cipta merupakan tindakan kriminal dan penegakan hukum yang lemah.

Kusmayanto mencontohkan, ketika sebuah warnet digerebek polisi karena diketahui melakukan pembajakan (menggunakan Microsoft Windows tanpa membayar lisensi).

"Anehnya polisi yang membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan -red) untuk warnet tersebut juga menggunakan aplikasi bajakan (Microsoft Word bajakan -red)," katanya.

Bahkan Menristek juga tidak yakin jika lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian hingga ke Polsek-polsek, sampai Dirjen HAKI Dephukham juga sudah menggunakan opensource.

Sementara itu, Ketua Asosiasi opensource Indonesia (AOSI) Betti Alisjahbana mengatakan, persoalan pengembangan opensource sangat strategis bagi Indonesia.

Karena dengan bermigrasi ke opensource, urai Duta OpenSource itu, Indonesia bisa mengurangi anggarannya untuk membeli perangkat lunak operating system dan office system seluruh lembaga pemerintah yang mencapai puluhan juta dollar AS.

Selain itu, untuk negara berkembang seperti Indonesia, pemanfaatan opensource yang menggunakan kode-kode terbuka dan bisa dimodifikasi sendiri juga memberi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan bangsa dari negara-negara maju, pemilik perangkat lunak berlisensi, ujarnya.

Dengan opensource, urai Betti, Indonesia juga tidak akan terperangkap pada satu vendor dan menghindari monopoli yang menjerat dari suatu perusahaan software di negara maju.

Namun ia mengakui, tidak semua perangkat lunak yang dibutuhkan berbagai kegiatan bisnis dan teknologi itu sudah tersedia dalam bentuk opensource-nya.

"Namun kalau sekedar sistem operasi sudah ada linux, Ubuntu atau Igos Nusantara, sistem perkantoran sudah ada openoffice, pencarian internet seperti Internet Explorer sudah ada Mozilla Firefox, aplikasi sejenis Photoshop juga sudah ada," katanya.  (kpl/roc)

KOMENTAR PEMBACA