Sekretaris Timkamnas Megawati-Prabowo Fadli Zon di Jakarta, Jumat, mengungkapkan, selain 5,8 juta data pemilih ganda yang berhasil disisir awal pekan ini, Tim Mega-Prabowo juga berhasil menyisir 1.753 data pemilih ganda tambahan di akhir pekan.

"Temuan didapat di 69 kabupaten/kota di enam provinsi. Ini dapat menjadi hulu dari proses demokrasi yang cacat hukum," katanya.

Selain itu, Timkamnas Mega-Prabowo juga akan mempertanyakan suara dari 69.000 TPS yang ditiadakan KPU karena berpotensi suara di 69.000 TPS tersebut disalahgunakan.

Tidak itu saja, Timkamnas Mega-Prabowo juga mempertanyakan keseriusan KPU memutakhirkan DPT pasca penemuan DPT ganda.

"Maka itu, kami ingin meminta kejelasan terhadap dana sebesar Rp3,7 triliun yang digunakan KPU untuk memutakhirkan DPT. Kok tidak ada perbaikan signifikan. Komputer saja hanya 25 unit," ujar Fadli.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Saksi Budiman Sudjatmiko mengungkapkan, formulir C1 di 80 persen tempat pemungutan suara (TPS) di Tangerang telah dibagikan pada malam hari menjelang pemungutan suara.

"Nama saksi pasangan SBY-Boediono telah diketik rapi dan ditandatangani. Lalu, saksi pasangan lainnya dipaksa untuk menandatangani juga," ungkapnya.

Untuk berbagai temuan kecurangan itu, Timkamnas Megawati-Prabowo akan menyerahkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan siap untuk menghadapi gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan atas temuan tersebut.

Timkamnas Megawati-Prabowo menegaskan, berbagai temuan kecurangan yang ditemukan itu bukan untuk menyudutkan salah satu pihak atau kandidat, bukan persoalan kalah dan menang, melainkan bagaimana semua pihak peduli untuk mengawal hak-hak rakyat dalam menentukan masa depan bangsa ini.

Terkait itu, Timkamnas Megawati-Prabowo membuka posko pengaduan kecurangan pemilu di dua tempat yakni Posko Megawati-Prabowo di Jalan Cik Di Tiro No 43 Jakarta Pusat dan Jala Prapanca 69 Jakarta Selatan serta layan pesan singkat di nomor 0812-10999-111. (kpl/dar)