"Pemerintah China telah mengambil langkah-langkah menentukan menurut undang-undang," juru bicara kementerian luar negeri Qin Gang mengatakan Kamis pada wartawan.

"Ini benar-benar urusan dalam negeri China, tidak ada alasan untuk mengusahakan pembicaraan Dewan Keamanan."

Komentarnya itu tiba setelah Turki minta pada China untuk menjamin diakhirinya dengan cepat apa yang negara itu katakan sebagai "kekejaman" di wilayah Xinjiang di China barat laut, tempat kerusuhan yang meletus Ahad di ibukota wilayah itu Urumqi menimbulkan beberapa hari kekerasan.

Kerusuhan itu telah menyaksikan 156 orang tewas, lebih dari 1.000 orang luka-luka dan 1,434 orang ditangkap sejauh ini, pemerintah China mengatakan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi Rabu, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kejadian itu telah meningkat menjadi "kekejaman".

"Kami mengharapkan...pelaksanaan segera tindak-tindakan yang perlu sesuai dengan hak asasi manusia universal," ia mengatakan.

Ia menambahkan bahwa Turki, salah satu negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan minta badan PBB itu untuk membicarakan cara-cara untuk mengakhiri kekerasan tersebut.

Delapan juta orang Uighur Xinjiang merupakan hampir separuh dari penduduk wilayah itu, wilayah padang pasir dan gunung sangat luas yang kaya sumber alam yang berbatasan dengan Asia tengah bekas Soviet.

Banyak orang Uighur telah berusaha untuk mencari perlindungan di Turki, tempat beberapa kelompok Islam dan nasionalis cenderung mendukung permintaan akan sebuah negara merdeka bagi etnik Uighur di wilayah itu.

Namun kebijakan resmi Turki adalah mendukung integritas wilayah China dan menentang gerakan separatis.

Kerusuhan di Xinjiang itu telah memancing kecaman dan demonstrasi terhadap China di berbagai belahan dunia, antara lain di Belanda dan Australia. Di Belanda lebih dari 150 orang ditangkap dalam demonstrasi awal pekan ini, dengan 14 demonstran dijatuhi hukuman ringan oleh pengadilan setempat. (kpl/dar)