Perincian dari skema yang bertujuan untuk mengurangi dukungan bagi Partai Pekerja Kurdis (PKK) yang dilarang itu, yang telah melakukan kampanye bersenjata selama 25 tahun terakhir terhadap pemerintah Ankara, belum diumumkan.

Wakil Perdana Menteri Cemil Cicek mengatakan bahwa proposal itu akan diserahkan kepada parlemen Turki untuk dibahas Selasa mendatang.

Laporan media Turki menyebutkan bahwa upaya pemerintah boleh jadi melibatkan pencabutan larangan penggunaan bahasa Kurdi, menyusul kembalinya 12 ribu warga Turki Kurdi yang saat ini berada di tempat-tempat pengungsian di Irak dan menginvestasikan beberapa juta dolar untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Dalam beberapa bulan Ankara melakukan sejumlah konsultasi mengenai reformasi meningkatkan pengakuan hak-hak 15 juta warga Kurdi di negara itu, sebagian besar di antaranya tinggal di tenggara negara itu.

Banyak masyarakat Kurdi yang menginginkan surat keterangan identitas Kurdi dimasukkan dalam hukum Turki, sebuah saran yang ditolak Ankara.

Konflik dengan PKK telah mengakibatkan jatuhnya korban sekitar 45 ribu orang sejak dimulai pada 1984, dan organisasi itu cukup memiliki tempat di kelompok mayoritas Kurdi di Irak utara. (ant/dar)