HOME » BERITA » POLITIK NASIONAL

Kapanlagi.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, dirinya menentang setiap upaya kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari mana pun datangnya serta ia juga tidak setuju adanya pendewaan yang berlebihan pada KPK.

Kepada pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Jumat, Amien yang juga Ketua MPP PAN itu menegaskan bahwa KPK merupakan sebuah lembaga baru hasil reformasi dan menjadi tumpuan masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]

"Saya menentang setiap usaha dari mana pun datangnya yang melakukan kriminalisasi KPK," ujarnya. Namun di saat yang sama, Amien juga tidak setuju dengan adanya "pendewaan" yang berlebihan terhadap KPK, seolah institusi itu dihuni para malaikat suci yang tidak bisa melakukan skandal dan kejahatan umum.

Dalam kesempatan itu, Amien mengatakan bahwa dirinya melihat adanya kencederungan "trial by the press" yang tidak terhindarkan setelah proses hukum yang berjalan lamban dan dikhawatirkan kurang transparan dalam setiap kasus menyangkut orang-orang penting.

Padahal, ia menambahkan, hukuman yang dijatuhkan lewat media massa dapat mencederai rasa keadilan bagi para tokoh yang semestinya memiliki hak praduga tidak bersalah.

"Yang harus kita waspadai adalah bahwa `trial by the press` bisa menjadi `trial by the mass`, menjadi pengadilan oleh massa rakyat," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan keyakinannya bahwa konflik KPK-Polri mustahil dapat melahirkan "people power" yang masif seperti dikhawatirkan banyak pihak. namun gegap gempita di luar proses pengadilan dapat membawa hasil yang tidak adil dan tidak obyektif buat hasil pengadilan itu sendiri.

Mengenai rekaman penyadapan KPK yang dibuka di persidangan MK, Amien berpendapat, proses hukum tetap harus dilanjutkan.

Dia meyakini bahwa melalui proses pengadilan yang betul-betul tegas dan transparan tanpa intervensi uang dan kekuasaan, masyarakat bisa segera mengetahui siapa sesungguhnya yang selama ini menjadi musang berbulu domba.

Amien juga mengingatkan bahwa berbagai pihak harus menghindari politisasi konflik KPK-Polri agar semua dapat kembali ke ranah hukum yang tegas, transparan, dan relatif cepat.  (ant/dar)