HOME » MANTAN MENDAGRI INGATKAN PEMERINTAHAN SBY

Kapanlagi.com - Mantan Mendagri, Syarwan Hamid mengingatkan pemerintah untuk tidak menunda pelaksaan Pemilu 9 April 2009, karena penundaan akan berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Ini menyangkut tingkat kepercayaan publik di dalam negeri maupun luar negeri kepada pemerintah," katanya dalam dialog kenegaraan bertajuk 'Kasus DPT dan Legalitas Pemilu 2009' di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan Jakarta, Rabu (25/3).

Dialog juga menghadirkan Anggota KPU Andi Nurpati, Caleg PAN Ade Daud Nasution dan pengamat politik John Palinggi. Syarwan yang juga Wakil Ketua DPR pada 1998 mengemukakan, jika persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi persoalan, maka pemerintah harus segera memperbaiki sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Menurut Syarwan, masalah DPT sebenarnya sudah terjadi di setiap pemilu. Persoalan ini terkait sistem administrasi kependudukan nasional yang belum bisa dituntaskan. "Ini menyangkut sistem pengelolaan administrasi kependudukan," katanya.

Karena itu, kata dia, persoalan DPT tidak semestinya ditimpakan hanya kepada KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu memperoleh data pemilih berdasarkan data yang diberikan pemerintah.

Data penduduk yang paling faktual sebenarnya di Badan Pusat Statistik (BPS). Namun Depadgri harus memilah lagi data-data BPS itu, untuk menetapkan jumlah pemilih. Selanjutnya, data pemilih itu diverifikasi melalui jaringan birokrasi. (kpl/bar)

KOMENTAR PEMBACA