HOME » BERITA » POLITIK INTERNASIONAL

Kapanlagi.com - Walaupun ditentang keras Israel, Majelis Umum PBB, Rabu meminta Israel dan Palestina melakukan penyelidikan independen tuduhan kejahatan perang yang terjadi dalam konflik di Gaza.

Badan yang beranggotakan 192 negara itu akan memutuskan sebuah naskah tidak mengikat yang diajukan negara-negara Arab yang menyetujui sebuah laporan PBB yang menyerukan penyelidikan "independen, dapat dipercaya dan sesuai dengan standar internasional."

[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]

Naskah itu juga meminta Sekjen PBB Ban Ki moon memantau pelaksanaan rancangan resolusi itu dan melaporkan kembali ke Majelis Umum PBB dalam tiga bulan dengan "satu pandangan untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, jika perlu, oleh badan-badan PBB yang terkait, termasuk Dewan Keamanan PBB."

Israel melancarkan satu kampanye gencar untuk berusaha mencegah disetujuinya naskah resolusi yang diprakarsai negara-negara Arab itu di majelis Umum, tempat negara-negara besar tidak dapat menggunakan hak-hak veto mereka sebagai mana yang dapat lakukan di Dewan Keamanan PBB.

Wakil Menlu Israel Danny Ayalon, Selasa menuduh Palestina "memanipulasi institusi-institusi internasional untuk mengecam Israel."

Naskah resolusi Arab itu pasti mendapat penentangan dari Amerika Serikat,sekutu utama negara Yahudi itu, kemungkinan dari sejumlah negara Eropa yang menganggap itu sebagai satu pihak.

Tetapi negara-negara pemrakarsa resolusi itu mendapat dukungan luas di kalangan negara-negara Non Blok, Afrika, Islam, yang merupakan mayoritas anggota PBB.

Resolusi itu mendukung rekomendasi-rekomendasi penting dalam sebuah laporan PBB oleh satu tim dipimpin mantan jaksa Richard Goldstone yang menilai Israel dan Pelestina melakukan kejahatan kemanusiaan dalam konflik 22 hari di Gaza yang berakhir Januari, menewaskan sekitar 1.400 warga Palestina dan 13 warga Israel.

Goldstone, seorang Yahudi Afrika Selatan dan mantan jaksa internasional yang disegani, merekomendasikan bahwa Israel dan gerakan Hamas yang menguasai Jalur Gaza -- menghadapi kemungkinan penuntutan di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag jika mereka tidak melakukan penyelidikan yang dapat dipercaya dalam enam bulan.

Laporannya telah disetujui oleh Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa bulan lalu dan Dewan Keamanan PBB menyinggung ikhwal itu dalam sidang bulanannya mengenai Timur Tengah 13 Oktober tanpa mengambil satu tindakan.

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat AS , Selasa menyetujui sebuah resolusi yang keras tetapi simbolis mendesak Presiden AS Barack Obama mengusahakan persetujuan PBB bagi hasil penemuan Goldstone itu.

Dengan suara 344 setuju dan 36 menentang para anggota parlemen AS menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat yang dirancang anggota dari Partai Republik Ileana Ros-Lehtinen yang menyebut laporan itu "berat sebelah dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh atau lejitimasi."

Dalam sepucuk surat yang dikirim kepada pemimpin mayoritas DPR Steny Hoyer dan Ileana Ros Lehtinen, Goldstone mengatakan resolusi Kongres itu berbelit-belit dengan ketidak akuratan serius fakta sesungguhnya dan di mana informasi dan pernyataan diambilnya diluar konteks."

Ia mengatakan naskah itu mengabaikan fakta bahwa ia menekankan Dewan HAM menjamin mandat penyelidikan itu luas termasuk "serangan-serangan roket dan mortir terhadap Israel" dan laporan akhir itu menyoroti" penemuan-penemuan serius yang dilakukan Hamas dan kelompok gerilyawan Palestina lainnya."

Perdebatan PBB itu dilakukan saat Washington menghadapi kecaman Arab menyangkut pernyataan Menlu AS Hillary Clnton yang memuji kesediaan Israel untuk mengurangi pembangunan permukiman-permukimannya di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Hillary tiba di Kairo, Selasa untuk berunding berundingan dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak setelah ia mendapat kecaman karena ia memuji sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membatasi pembangunan permukiman.

Tindakan Israel itu jauh dari tuntutan AS sebelumnya bagi penghentian seluruh pembangunan permukiman.

Hillary juga menyerukan dimulainya segera perundingan perdamaian yang terhenti sewaktu perang di Gaza pada awal tahun ini, walaupun Palestina bersikeras Israel harus terlebih dulu membekukan pembangunan permukiman.  (ant/dar)

KOMENTAR PEMBACA