HOME » BERITA » POLITIK INTERNASIONAL

Kapanlagi.com - Presiden Honduras yang terguling Manuel Zelaya, Jumat pagi mengatakan perjanjian untuk mengakhiri krisis politik empat bulan gagal setelah pemimpin defakto Roberto Micheletti membentuk pemerintah baru tanpa keikutsertaan pihaknya.

Para pemimpin yang bertikai pekan lalu sepakat untuk mengakhiri krisis politik empat bulan dan membentuk apa yang disebut kabinet persatuan dan rekonsiliasi, Kamis, tetapi mereka kemudian tidak mencapai kata sepakat siapa yang akan memimpin kabinet itu.

Zelaya menolak mengajukan anggota-anggota kelompoknya untuk duduk di kabinet, dan Micheletti mengatakan ia akan tetap membentuk pemerintah itu tanpa keikutsertaan mereka.

"Kami telah menyelesaikan proses membentuk satu pemerintah persatuan dan rekonsiliasi .. Pemerintah itu mewakili satu spektrum luas walaupun pada kenyataannya Zelaya tidak mengirim daftar wakil-wakilnya," kata Micheletti dalam saat berpidato di televisi kepada rakyat Honduras.

Zelaya mengatakan melalui seorang juru bicara bahwa perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat itu telah tamat dan menyalahkan pemerintah defakto atas kegagalannya .

"Itu adalah satu pertunjukan sandiwara bisu bertindak seperti mereka dilibatkan dalam satu dialog di mana mereka melakukan apa yang mereka inginkan, seperti kudeta, menghancurkan demokrasi Honduras," kata wakil Zelaya , Jorge Reina kepada wartawan.

Sebelumnya, para menteri dari kabinet defakto mengundurkan diri untuk memberikan jalan bagi pemerintah baru, yang menurut Micheletti akan termasuk nama-nama yang diajukan oleh berbagai faksi politik.

Negara pengekspor kopi dan tekstil itu dikucilkan secara diplomatik dan badan internasional menghentikan bantuan sejak Zelaya disingkirkan oleh tentara dan diasingkan ke luar negeri dengan hanya mengenakan piyama dalam kudeta 28 Juni yang merupakan krisis terburuk di negara Amerika Tengah itu dalam dua dasawarsa.

Zelaya mengatakan pemilu yang menurut rencana akan diselenggarakan 29 Nopember tidak akan sah kecuali ia terlebih dulu dipulihkan kekuasaannya untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya yang akan berakhir Januari tahun depan.

Berdasarkan perjanjian antara kedua pemimpin itu, para anggota parlemen Honduras akan memutuskan apakah Zelaya dapat kembali memangku jabatan presidennya. Amerika Serikat dan Organisasi Negara Amerika (OAS) menolak tuntutan bagi pemulihan kembali jabatan presiden Zelaya.

Zelaya dipaksa meninggalkan negara itu oleh militer setelah Mahkamah Agung memutuskan ia melanggar konstitusi karena melakukan usaha untuk menyelenggarakan referendum untuk memutuskan apakah mengubah batasan masa jabatan presiden.

Kongres segera melantik Micheletti sebagai pemimpin sementara, tetapi pemerintahnya gagal mendapat pengakuan luar negeri. (kpl/dar)

KOMENTAR PEMBACA