Aturan 'Mencekik', Pengusaha Film Impor Menggugat

• Share
• Tweet


Jum'at, 18 Februari 2011 21:51 | Tag: Kontroversi Film Asing

Kapanlagi.com - Penetapan aturan dan penafsiran baru Direktorat Jenderal Bea Cukai atas UU/Peraturan tentang pajak bea masuk yang lama, yang diberlakukan per Januari 2011, yakni Bea Masuk Atas Hak Distribusi, benar-benar membuat beberapa pihak yang bergerak di dalamnya, seperti MPA (Motion Picture Association), Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (Ikapifi), Bioskop 21, dll, menjadi geram. Pasalnya, aturan tersebut dianggap tak lazim dan tak pernah ada dalam praktik bisnis film di seluruh dunia.

Hal itu ditegaskan oleh Noorca M. Massardi, seorang budayawan, pengamat film, Ketua GPBSI, dan sekaligus juru bicara 21 Cineplex, Jumat (18/12) di Jakarta.

"Ini bukan tentang 'kenaikan pajak film impor', yang merupakan hak dan wewenang setiap negara. Dan dalam hal itu, pihak asing atau Amerika Serikat khususnya, tidak bisa/tidak akan menolak, karena berapapun jumlah kenaikan pajaknya nanti akan dibebankan kepada rakyat Indonesia sendiri sebagai penikmat film impor," tulis Noorca dalam sebuah press release yang diterima oleh KapanLagi.com™.

Noorca mengatakan, yang disebut bea masuk itu hanya berlaku untuk barang masuk. Dan sebagai barang, setiap kopi film impor yang masuk ke Indonesia, selama ini sudah dikenakan/dibayarkan bea masuk + PPh + PPN = 23,75% dari nilai barang.

Selain itu, selama ini Negara/Ditjen Pajak/Kemenkeu juga selalu menerima pembayaran pajak penghasilan 15% dari hasil eksploitasi setiap film impor yang diedarkan di Indonesia. Pemda / Pemkot / Pemkab juga selalu menerima Pajak Tontonan dalam kisaran 10 - 15% untuk setiap judul film impor / nasional sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hingga saat ini, Noorca juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Majalah AND (Amazing Nasional Demokrat), pecinta film impor/film nasional, penulis novel, penyair, pewarta, host 'Live Talkshow Jaktv: Komidi Putar Indonesia'.        (kpl/gum/bun)

• Berita ini disponsori oleh




BERITA TERKAIT




• Hari Ini Penayangan Terakhir Film Luar Negeri
• Keberatan, MPA Cabut Semua Filmnya di Indonesia

KIRIM KOMENTAR

Twit komentar kamu

Tweet

Nama

Email

Komentar

 

Komentar Pembaca (17)

• Ridwan (Minggu, 20 Februari 2011 22:03)
  kalau bs pajak diturunkan,agar film bajakan tak ad lagi........eh mala naik..........jd masyarakat nonton film politk aja yg tak kena pajak darpada film yg mengandung nilai seni,bro................
  
  
• Jusaku (Sabtu, 19 Februari 2011 15:57)
  tu si direktorat jendral bea cukai mesti dihajar ya???
  
  
• Jusaku (Sabtu, 19 Februari 2011 15:55)
  tu si direktorat jendral bea cukai mesti dihajar ya???
  
  
• Nopey (Sabtu, 19 Februari 2011 12:07)
  keabisan kata2 mau ngomentarin polah-tingkah pemerintah yg jarang bgt gak 'ajaib'...>:-(
  
  
• Shasha (Sabtu, 19 Februari 2011 11:43)
  wah jadi semakin berkurang nih imajinasi gw tentang film2 hollywood, nonton film lokal mah ga mendidik isinya sexxxxxxxx mulu tape deh...
  
  
• Someone (Sabtu, 19 Februari 2011 11:37)
  Sebel deh.kenapa bikin peraturan perpajakan baru, pas film Justin Bieber "Never Say Never" belum beredar di bioskop Ind. Jadi batal nonton neh.pleaaaase dipertimbangkan lagi banyakan mana dampaknya untuk kita. Banyak bagusnya ato jeleknya.......?????
  
  
• ▪ Tampilkan Komentar Terbaru ▪ Baca Komentar Lengkap ▪
• KIRIM KOMENTAR