Cara Daftar BPOM Produk Rumahan: Panduan Lengkap untuk UMKM

Pendaftaran BPOM untuk produk rumahan adalah proses notifikasi resmi yang dilakukan pelaku usaha kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendapatkan izin edar produk. Proses ini mencakup evaluasi keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

BPOM memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat. Melalui sistem pengawasan yang komprehensif, lembaga ini memastikan setiap produk telah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan konsumen sebelum dapat dipasarkan secara legal.

Bagi pelaku UMKM, memiliki izin BPOM memberikan berbagai keuntungan signifikan. Pertama, produk menjadi lebih dipercaya konsumen karena telah melalui verifikasi resmi. Kedua, akses pasar menjadi lebih luas karena banyak platform digital dan toko ritel yang mensyaratkan produk berizin BPOM.

Melansir dari situs resmi BPOM, produk tanpa izin edar berisiko ditarik dari peredaran dan dikenakan sanksi hukum. Hal ini dapat merugikan bisnis secara finansial dan merusak reputasi yang telah dibangun. Oleh karena itu, memahami cara daftar BPOM produk rumahan menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting.

Sebelum memulai proses pendaftaran, pelaku usaha perlu memahami jenis izin edar yang sesuai dengan produk mereka. Terdapat beberapa kategori izin yang dikeluarkan BPOM, masing-masing dengan persyaratan dan cakupan yang berbeda.

1. BPOM RI MD (Makanan Dalam Negeri) - Diperuntukkan bagi produk pangan olahan yang diproduksi di Indonesia dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi, memiliki daya tahan lama, atau dipasarkan secara luas.
2. BPOM RI ML (Makanan Luar Negeri) - Khusus untuk produk pangan impor yang akan didistribusikan di Indonesia.
3. Notifikasi Kosmetik - Berlaku untuk produk kosmetik dan skincare yang diproduksi dalam negeri maupun impor.
4. PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) - Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk produk makanan skala kecil dengan proses sederhana.
5. Sertifikat Halal - Diperlukan untuk produk tertentu sesuai regulasi yang berlaku, terutama untuk produk kosmetik mulai tahun 2026.

Pemilihan jenis izin yang tepat sangat penting karena menentukan persyaratan dokumen, biaya, dan waktu pengurusan. Produk dengan komposisi kompleks, teknologi khusus seperti UHT atau pasteurisasi, serta yang ditujukan untuk distribusi luas umumnya memerlukan izin BPOM pusat.

Kelengkapan dokumen menjadi faktor kunci keberhasilan proses pendaftaran BPOM. Setiap jenis produk memiliki persyaratan spesifik yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko dan kategorinya.

Untuk produk dalam negeri, dokumen dasar yang diperlukan meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP perusahaan, dan izin usaha seperti IUI, IUMK, atau SKDU. Dokumen ini menjadi dasar legalitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi dan distribusi.

Aspek teknis produksi juga harus didokumentasikan dengan baik. Hasil audit sarana produksi atau rekomendasi Cara Pembuatan yang Baik dari Balai POM setempat wajib dilampirkan. Dokumen ini membuktikan bahwa fasilitas produksi memenuhi standar higienitas dan keamanan yang ditetapkan.

Informasi produk yang detail juga diperlukan, mencakup komposisi bahan, proses produksi, penjelasan kode produksi, masa simpan, dan rancangan label. Untuk produk berisiko sedang hingga tinggi, diperlukan hasil analisa laboratorium yang mencakup cemaran mikroba, logam berat, zat gizi, dan bahan tambahan pangan tertentu.

Mengutip dari Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024, label produk harus memuat informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan konsumen. Setiap klaim yang dicantumkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak boleh memberikan kesan bahwa produk memiliki manfaat medis.

Proses pendaftaran BPOM kini dapat dilakukan secara online melalui sistem e-BPOM yang memudahkan pelaku usaha. Sistem ini terintegrasi dan memungkinkan pemantauan status pengajuan secara real-time.

1. Registrasi Akun Perusahaan - Kunjungi situs e-bpom.pom.go.id dan buat akun perusahaan dengan mengisi data lengkap serta mengunggah dokumen legalitas usaha. Proses verifikasi akun biasanya memakan waktu beberapa hari kerja.
2. Pengisian Data Produk - Setelah akun terverifikasi, login ke sistem dan isi formulir pendaftaran produk secara detail. Masukkan informasi komposisi, manfaat, cara penggunaan, dan spesifikasi teknis produk.
3. Upload Dokumen Pendukung - Unggah semua dokumen persyaratan dalam format yang telah ditentukan. Pastikan file dapat dibaca dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan ukuran maksimal.
4. Pembayaran PNBP - Sistem akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPB) sesuai dengan kategori produk. Lakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk dan upload bukti pembayaran ke sistem.
5. Verifikasi dan Evaluasi - BPOM akan melakukan verifikasi dokumen dan evaluasi produk. Proses ini memakan waktu sekitar 30 hari kerja, tergantung kelengkapan data dan kompleksitas produk.

Selama proses berlangsung, pemohon dapat memantau status pengajuan melalui dashboard e-BPOM. Jika terdapat kekurangan atau perbaikan yang diperlukan, sistem akan memberikan notifikasi untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Biaya pendaftaran BPOM bervariasi tergantung jenis produk dan kategori risikonya. Struktur tarif ini diatur dalam regulasi resmi dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Untuk produk pangan olahan, biaya berkisar dari ratusan ribu hingga beberapa juta rupiah per item produk. Setiap varian produk, meskipun hanya berbeda warna atau aroma, dianggap sebagai item terpisah dan dikenakan biaya masing-masing.

Biaya tambahan yang perlu diperhitungkan meliputi pengujian laboratorium, audit sarana produksi, dan konsultasi teknis jika diperlukan. Pengujian laboratorium terakreditasi dapat menghabiskan biaya antara Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000 tergantung parameter yang diuji.

Waktu pengurusan standar adalah 30 hari kerja setelah dokumen lengkap dan pembayaran dilakukan. Namun, dalam praktiknya, waktu dapat lebih lama jika terdapat revisi atau permintaan dokumen tambahan dari BPOM.

Melansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017, nomor izin edar memiliki masa berlaku 3 tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlaku habis. Pembaruan sebaiknya diajukan paling lambat 30 hari sebelum izin berakhir untuk menghindari gangguan distribusi produk.

Keberhasilan dan kecepatan proses pendaftaran BPOM sangat bergantung pada persiapan yang matang dan pemahaman yang baik terhadap persyaratan yang berlaku.

1. Persiapan Dokumen Lengkap - Pastikan semua dokumen telah disiapkan sesuai checklist resmi BPOM. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai format akan memperlambat proses verifikasi.
2. Konsultasi Pra-Pendaftaran - Manfaatkan layanan konsultasi yang disediakan Balai POM setempat untuk memastikan kesiapan produk dan dokumen sebelum mengajukan pendaftaran resmi.
3. Desain Label yang Tepat - Pastikan label produk memuat semua informasi wajib dan tidak mengandung klaim berlebihan. Label yang tidak sesuai regulasi sering menjadi penyebab penolakan atau permintaan revisi.
4. Pemilihan Laboratorium Terakreditasi - Gunakan jasa laboratorium yang telah terakreditasi KAN untuk memastikan hasil pengujian dapat diterima BPOM tanpa perlu pengujian ulang.
5. Monitoring Status Berkala - Pantau status pengajuan secara rutin melalui sistem e-BPOM dan segera tanggapi jika ada permintaan klarifikasi atau dokumen tambahan.

Pelaku usaha juga disarankan untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang diselenggarakan BPOM terkait regulasi terbaru. Pemahaman yang baik terhadap peraturan akan membantu menghindari kesalahan yang dapat memperlambat proses.

Apakah semua produk rumahan wajib memiliki izin BPOM?

Tidak semua produk rumahan wajib memiliki izin BPOM. Produk makanan sederhana dengan skala kecil dapat menggunakan izin PIRT dari Dinas Kesehatan setempat. Namun, produk dengan komposisi kompleks, daya tahan lama, atau yang dipasarkan secara luas memerlukan izin BPOM.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin BPOM?

Waktu standar pengurusan izin BPOM adalah 30 hari kerja setelah dokumen lengkap dan pembayaran dilakukan. Namun, waktu aktual dapat lebih lama jika terdapat revisi atau permintaan dokumen tambahan dari BPOM.

Apakah bisa mengurus izin BPOM sendiri tanpa bantuan konsultan?

Ya, pelaku usaha dapat mengurus izin BPOM secara mandiri melalui sistem e-BPOM. Namun, untuk memastikan kelancaran proses, banyak yang memilih menggunakan jasa konsultan yang berpengalaman dalam pengurusan izin BPOM.

Apa yang terjadi jika produk ditolak oleh BPOM?

Jika produk ditolak, BPOM akan memberikan alasan penolakan yang detail. Pelaku usaha dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan mengajukan pendaftaran ulang setelah semua persyaratan dipenuhi.

Apakah izin BPOM berlaku selamanya?

Tidak, izin BPOM memiliki masa berlaku 3 tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlaku habis. Pembaruan sebaiknya diajukan paling lambat 30 hari sebelum izin berakhir.

Bisakah satu izin BPOM digunakan untuk beberapa varian produk?

Tidak, setiap varian produk yang berbeda dalam hal komposisi, kemasan, atau desain label memerlukan izin terpisah. Masing-masing varian dianggap sebagai produk yang berbeda dan dikenakan biaya pendaftaran tersendiri.

Apa sanksi jika menjual produk tanpa izin BPOM?

Produk tanpa izin BPOM dapat ditarik dari peredaran dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, reputasi bisnis juga dapat rusak akibat masalah legalitas ini.