Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga pasangan ini.

Permohonan cerai hanya merujuk pada pasal yang mengatur mengenai pertengkaran yang terus menerus.

"Dia tidak secara detil menjelaskan hanya itu. Jadi pasal 19 huruf F peraturan pemerintahan 1975, pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam cuma itu saja. Perselisihan terus menerus dalam rumah tangga," jelas Suryana.

Dalam persidangan, hakim juga tidak menerima beberapa permintaan dalam petitum permohonan Arya Saloka. Salah satunya adalah permintaan pengiriman salinan putusan ke KUA.

"Jadi karena dalam permohonannya dia meminta kepada masyarakat untuk mengirimkan salinan putusan. Sementara sudah ada perma, atau sema ya bukan perma, SEMA nomor 1 tahun 2017 bahwa kata-kata atau kalimat mengirimkan salinan putusan kepada KUA itu sudah tidak perlu lagi," katanya.

Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut membuat majelis menolak permohonan yang tidak relevan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan hanya akan mengabulkan permintaan yang sesuai dengan aturan terbaru.

"Tidak perlu lagi, makanya tidak diterima permohonan itu. Dulu memang ada, kemudian sudah dirubah dengan SEMA yang terbaru itu. Tidak perlu, makanya itu masuknya tidak diterima itu tentang salinan putusan dikirimkan ke KUA," tegas Suryana.