Kapanlagi.com - Sutradara Hanung Bramantyo menegaskan bahwa yang menghadapi persoalan perpajakan tidak hanya film Hollywood, melainkan juga perfilman nasional. Hal ini diungkapkan menanggapi keberatan para importir film asing dengan ketetapan aturan baru.

"Kebijakan itu tidak lantas membuat 21 Cineplex bangkrut akibat mundurnya film Hollywood. Kalau penonton turun pasti, tapi yang jelas yang kena dampaknya bukan hanya film luar, film lokal juga kena dampak," ungkap Hanung Bramantyo saat dihubungi Minggu (20/02/2011).

Aturan kenaikan bea impor film asing oleh Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, menurut Hanung menunjukkan kalau Pemerintah tidak memahami persoalan perfilman. Menurutnya, pemerintah seharusnya menurunkan pajak film lokal, memperluas jangkauan penonton, yang selama ini kurang tergarap dan kebijakan pada aspek peningkatan kualitas film.

"Kebijakan pemerintah membuktikan bahwa pemerintah tidak tahu apa-apa tentang perfilman nasional," tegasnya.

"Film nasional jangan terus dibiarkan dengan kebijakan ini, kita butuh perbaikan infrastruktur dan subsidi untuk menaikkan kualitas. Membuat film sekelas Hollywood apalagi 3D itu nggak murah. Lagipula kalau pemerintah mau memberi sokongan dana atau ada investor yang berani menyiapkan modal memproduksi film sekelas Hollywood apa kita mampu? Sumber daya manusia kita kurang siap. Itu masalahnya," terangnya.

Hanung menegaskan persoalan perfilman Indonesia juga berkaitan dengan persoalan pajak yang berlipat-lipat. Dari mulai membeli pita film sudah terkena pajak tinggi. Proses produksi, dari mulai sewa alat sampai biaya kontrak pemain juga dikenakan pajak.

"Pas edit ke luar negeri perlu biaya lagi. Sampai di pemutaran di bioskop kita juga masih berhadapan dengan pajak. Jadi nggak cuma film Hollywood yang bermasalah dengan pajak," tegasnya.