Kapanlagi.com - Dalam sebuah momen yang mencengangkan sejarah, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menjadi presiden pertama yang ditangkap saat masih menjabat. Penangkapan ini terjadi setelah ia mengumumkan darurat militer yang menuai kontroversi pada Desember 2024, yang memicu krisis politik terbesar dalam sejarah modern negeri ginseng tersebut.
Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024, kini menghadapi proses hukum serius dengan tuduhan pemberontakan. Proses penangkapannya dilakukan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) setelah beberapa upaya sebelumnya terhalang oleh bentrokan dengan tim keamanan presiden.
Peristiwa ini mengguncang publik dan menarik perhatian dunia, memicu beragam reaksi dari masyarakat. Simak informasi lengkapnya yang dirangkum oleh Kapanlagi.com pada Kamis (16/1).
Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengejutkan publik dengan pengumuman darurat militer, langkah yang belum pernah diambil sejak 1979, untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman anti-negara.
Namun, keputusan ini menuai kritik tajam yang menilai bahwa ia berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah krisis politik yang melanda. Tak lama setelah dikeluarkan, kebijakan tersebut hanya bertahan enam jam sebelum dicabut akibat desakan dari parlemen.
Akibatnya, Yoon menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional yang menganggap tindakannya sebagai pelanggaran konstitusi dan pemberontakan, dengan keputusan yang diambil melalui suara mayoritas.
Dalam pidatonya, Yoon mengklaim langkah tersebut penting untuk melindungi negara, tetapi juga meminta maaf kepada publik atas kebijakan yang menuai kontroversi. Pemakzulan ini menjadi puncak dari ketegangan antara eksekutif dan legislatif, yang semakin memperburuk keadaan politik.
“Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan tatanan konstitusional, demokrasi dan supremasi hukum,†kata Yoon Suk Yeol, mengutip bbc.com
Pada Rabu, 15 Januari 2025, drama politik Korea Selatan mencapai puncaknya dengan penangkapan Yoon Suk Yeol, presiden yang tengah menjabat, setelah serangkaian upaya yang gagal sebelumnya.
Tim penyidik dari CIO, didukung ribuan petugas keamanan, berani menerobos barikade di kediaman presiden menggunakan alat berat, memicu ketegangan dengan bentrokan kecil antara penyidik dan pengawal presiden.
Setelah negosiasi yang penuh ketegangan, Yoon akhirnya menyerahkan diri dan dibawa ke kantor CIO untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam sebuah pesan video yang dirilis sebelum penangkapannya, ia menegaskan akan bekerja sama demi mencegah pertumpahan darah, meski tetap menganggap surat perintah penangkapannya sebagai tindakan ilegal.
Kini, Yoon ditahan sementara di Pusat Penahanan Seoul, menandai sebuah babak baru dalam sejarah politik negeri ginseng, di mana tidak ada yang kebal hukum, bahkan seorang presiden.
"Saya memilih untuk hadir di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, demi menghindari konflik yang lebih besar," ungkapnya.
Pemakzulan Yoon Suk Yeol telah mengguncang panggung politik Korea Selatan, memaksa Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengambil alih sebagai penjabat presiden setelah Han Duck-soo juga terpaksa mundur akibat pemakzulan oleh parlemen.
Krisis yang melanda ini telah membuat banyak kebijakan vital terhenti, sementara pemerintah berjuang untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di sisi lain, partai oposisi merayakan penangkapan Yoon sebagai sebuah kemenangan bagi demokrasi dan supremasi hukum.
Kini, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tenggat waktu 180 hari untuk memutuskan nasib pemakzulan ini; jika disetujui, pemilu presiden baru harus digelar dalam waktu 60 hari, menambah ketegangan dalam situasi yang semakin memanas.
Sejarah mencatat momen bersejarah saat Yoon Suk Yeol, presiden yang tengah menjabat di Korea Selatan, mengalami pemakzulan dan penangkapan—sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini.
Berbeda dengan para pendahulunya yang hanya diadili setelah meninggalkan kursi kepresidenan, seperti Park Geun Hye yang terjerat dalam skandal penyalahgunaan jabatan, serta Chun Doo Hwan, Yun Po Sun, dan Lee Myung Bak, kini Korea Selatan menyaksikan sebuah babak baru yang mengguncang tatanan politiknya.
Yoon telah ditangkap dengan tuduhan pemberontakan, terkait penerapan darurat militer yang dianggap melanggar konstitusi, sebuah langkah yang mengguncang panggung politik dan memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat.
Apabila pemakzulan ini disetujui, Yoon akan kehilangan kursi kepresidenannya dan negara akan bersiap untuk menggelar pemilu presiden yang baru, membuka babak baru dalam perjalanan politik yang mendebarkan.
Reaksi publik terbelah, dengan pendukung Yoon memprotes langkah ini, sementara penentangnya merayakan penegakan hukum.
Pemerintah fokus pada stabilisasi politik dan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Yoon.
Menteri Keuangan Choi Sang-mok saat ini menjabat sebagai penjabat presiden setelah pemakzulan Yoon.