CLOSE

8 Film China yang Tak Pernah Tayang di Bioskop Indonesia, Ini Alasan di Baliknya

8 Film China yang Tak Pernah Tayang di Bioskop Indonesia, Ini Alasan di Baliknya
film china yang dilarang diputar di indonesia (mydramalist.com)

Kapanlagi.com - China dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam industri perfilman dunia. Namun, di balik banyaknya produksi filmsetiap tahun, negara tersebut juga memiliki sistem sensor yang sangat ketat sehingga tidak semua karya bisa mendapat izin edar.

Akibatnya, sejumlah film Chinayang justru menuai pujian di festival internasional tidak pernah masuk ke jaringan bioskop komersial Indonesia. Penyebabnya bukan semata karena isi film, tetapi juga berkaitan dengan aturan distribusi yang berlaku setelah sebuah film gagal memperoleh izin tayang di negara asalnya.

Sebelum melihat daftar filmnya, penting untuk memahami bahwa sistem sensor di China berbeda dengan banyak negara lain. Tidak ada klasifikasi usia seperti yang diterapkan di Indonesia. Sebuah film harus dianggap layak untuk seluruh penonton agar bisa memperoleh izin tayang.

1. Mengapa Banyak Film China Gagal Beredar Secara Internasional?

Sejak April 2018, seluruh film di China berada di bawah pengawasan China Film Administration (CFA) yang berada di bawah Departemen Publisitas Partai Komunis China. Lembaga ini menentukan apakah sebuah film dapat dirilis, kapan penayangannya dilakukan, hingga versi akhir yang boleh dipublikasikan.

Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan klasifikasi usia seperti SU, 13+, 17+, dan 21+, China menggunakan sistem yang membuat sebuah film harus lolos sensor secara penuh sebelum dapat diputar di bioskop.

Ruang lingkup sensor pun sangat luas. Selain adegan vulgar dan kekerasan, sejumlah tema lain juga dapat memicu pelarangan, mulai dari kritik terhadap sejarah pemerintah, isu homoseksualitas, unsur agama, takhayul, hingga perjalanan waktu atau time travel.

2. TO LIVE (1994)

Film garapan sutradara Zhang Yimou ini dibintangi Ge You dan Gong Li. Ceritanya mengikuti perjalanan sebuah keluarga yang hidup melewati berbagai perubahan politik besar di China sejak era 1940-an hingga setelah Revolusi Kebudayaan.

Film tersebut dilarang tayang karena dinilai menampilkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah Komunis China. Dampaknya tidak hanya dirasakan filmnya, tetapi juga Zhang Yimou yang sempat dilarang membuat film selama dua tahun.

Meski tidak dapat diputar di negara asalnya, TO LIVE justru memperoleh sambutan positif di berbagai festival internasional dan berhasil meraih nominasi Golden Globe.

3. FAREWELL MY CONCUBINE (1993)

Film pemenang Palme d'Or di Festival Film Cannes ini sempat diputar di Shanghai pada Juli 1993 sebelum akhirnya ditarik dari bioskop hanya dua pekan setelah penayangan perdana.

Pelarangan tersebut berkaitan dengan penggambaran homoseksualitas, bunuh diri, serta kekerasan pada masa Revolusi Kebudayaan di bawah pemerintahan Mao Zedong.

Setelah menuai sorotan dunia internasional berkat kemenangan di Cannes, pemerintah China akhirnya mengizinkan film ini kembali tayang pada September 1993. Namun, versi yang beredar telah mengalami pemotongan adegan dan perubahan pada bagian akhir cerita.

4. EAST PALACE, WEST PALACE (1996)

Film karya Zhang Yuan dikenal sebagai film China pertama yang mengangkat kehidupan homoseksual secara terbuka. Kisahnya berpusat pada A-Lan, seorang penulis gay yang ditahan dan menjalani interogasi oleh polisi bernama Xiao Shi.

Tema LGBTQ+ serta penggambaran sosialisme yang dianggap bermasalah membuat film ini dilarang sepenuhnya di China.

Karena tidak memperoleh dokumen ekspor resmi, EAST PALACE, WEST PALACE juga tidak pernah masuk jalur distribusi legal bioskop komersial Indonesia, meski sempat diputar secara terbatas di beberapa komunitas film independen.

5. LOST IN BEIJING (2007)

Disutradarai Li Yu dan dibintangi Tony Leung Ka Fai serta Fan Bingbing, LOST IN BEIJING mengangkat sisi gelap kehidupan masyarakat kelas pekerja di ibu kota China. Ceritanya memuat berbagai isu sensitif, mulai dari kekerasan seksual hingga perjudian.

Konten tersebut memicu penolakan dari regulator perfilman China, SARFT. Persoalan semakin besar ketika versi yang belum melalui sensor diputar dalam Festival Film Berlin.

Akibat pelanggaran tersebut, Li Yu bersama rumah produksi Beijing Laurel Films dijatuhi larangan membuat film selama dua tahun. Pencekalan itu sekaligus menghentikan distribusi resmi film ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

6. SUZHOU RIVER (2000)

Film arahan Lou Ye ini berkisah tentang hubungan dua pasangan yang saling terkait di kawasan Sungai Suzhou, Shanghai. Meski mendapat banyak penghargaan di festival film internasional, perjalanan film ini di negara asal justru penuh hambatan.

Penyebab utamanya bukan isi cerita, melainkan karena film tersebut dikirim ke luar negeri tanpa memperoleh izin resmi atau dragon seal dari otoritas perfilman China.

Status tersebut membuat SUZHOU RIVER dikategorikan sebagai bagian dari fenomena underground film di China. Tanpa izin edar resmi, bioskop komersial di Indonesia juga tidak dapat memperoleh hak distribusinya secara legal.

7. DEVILS ON THE DOORSTEP (2000)

Film hitam putih karya Jiang Wen mengambil latar masa pendudukan Jepang di China. Ceritanya mengikuti seorang petani yang secara tidak terduga harus menyembunyikan tentara Jepang di rumahnya dengan balutan komedi satir.

Walaupun berhasil memenangkan Grand Prix di Festival Film Cannes 2000, film ini tetap tidak mendapat izin tayang di China.

Pemerintah menilai film tersebut tidak cukup menggambarkan heroisme rakyat China dan dianggap bertentangan dengan aturan politik yang berlaku. Dampaknya, distribusi internasional film ikut terhambat sehingga tidak pernah hadir di bioskop Indonesia.

8. SEVENTEEN YEARS (1999)

Film Zhang Yuan yang dibintangi Li Bingbing mengisahkan konflik kakak beradik yang berakhir tragis hingga salah satu tokohnya harus menjalani hukuman penjara selama 17 tahun.

Lewat karya ini, Zhang Yuan berhasil meraih penghargaan Sutradara Terbaik di Festival Film Venesia ke-56. Namun pencapaian tersebut tidak mengubah nasib film di negara asalnya.

Pemerintah China menilai SEVENTEEN YEARS memberikan gambaran yang keliru mengenai sistem keadilan dan masyarakat sosialis. Karena alasan tersebut, film ini tidak pernah memasuki jalur distribusi bioskop di Indonesia.

9. MR. ZHAO (1998)

Disutradarai Lu Yue, MR. ZHAO mengangkat kisah seorang profesor di Shanghai yang terlibat perselingkuhan dengan mantan mahasiswinya. Situasi semakin rumit ketika hubungan tersebut diketahui istri maupun perempuan yang menjadi selingkuhannya.

Film ini memenangkan Golden Leopard di Festival Film Locarno, tetapi tetap masuk daftar film yang dilarang beredar di China.

Otoritas menilai penggambaran moral dalam film tersebut terlalu menyimpang karena tokoh utamanya tidak menerima konsekuensi sosial yang dianggap memadai. Kondisi itu membuat film kehilangan akses distribusi resmi ke pasar internasional, termasuk Indonesia.

10. Mengapa Film yang Dicekal di China Sulit Masuk ke Bioskop Indonesia?

Tidak semua film yang dilarang di China otomatis juga dilarang di Indonesia. Namun, film yang gagal memperoleh Film Public Screening Permit di negara asal umumnya kehilangan jalur distribusi resmi untuk dipasarkan ke luar negeri.

Tanpa dokumen legal tersebut, distributor internasional kesulitan memperoleh hak edar yang dibutuhkan untuk memasarkan film secara komersial.

Di Indonesia, setiap film impor juga wajib melewati proses penilaian oleh Lembaga Sensor Film (LSF) sebelum dapat diputar di bioskop. Karena itu, sebuah film harus memenuhi persyaratan legal dari negara asal sekaligus lolos proses sensor di Indonesia agar bisa tayang secara resmi.

Sepanjang 2025, China tercatat menjadi salah satu dari sepuluh negara penyumbang film impor terbanyak di Indonesia. Meski demikian, hanya film yang memenuhi seluruh persyaratan distribusi dan sensor di kedua negara yang akhirnya dapat mencapai layar bioskop Indonesia.

11. Alasan Unik Sensor Film di China yang Jarang Diketahui

Selain delapan film tersebut, ada sejumlah aturan sensor di China yang kerap mengejutkan penonton dari negara lain. Beberapa tema yang umum dijumpai di perfilman internasional justru mendapat pembatasan ketat.

Tema Time Travel Pernah Dibatasi

Pada 2011, otoritas penyiaran China melarang film dan serial televisi bertema perjalanan waktu. Kebijakan itu muncul setelah sejumlah tayangan dengan konsep time travel meraih popularitas tinggi.

Alasan yang disampaikan adalah karena tema tersebut dinilai tidak menghormati sejarah. Meski begitu, aturan ini tidak berlaku untuk semua film yang memiliki unsur perjalanan waktu.

Film HI, MOM (2021) misalnya, tetap memperoleh izin tayang karena seluruh karakternya bersifat fiktif dan tidak berkaitan dengan tokoh sejarah China.

Hantu dan Unsur Supernatural Juga Dibatasi

Film yang menampilkan hantu maupun unsur supranatural juga kerap menghadapi hambatan sensor.

Pedoman pemerintah China melarang konten yang dianggap mempromosikan takhayul atau sekte. Karena alasan itu, film seperti GHOSTBUSTERS (2016) tidak memperoleh izin tayang di negara tersebut.

Kuota Film Asing Sangat Terbatas

Selain persoalan isi film, jumlah film impor yang dapat masuk ke bioskop China juga dibatasi.

Setiap tahun, hanya sekitar 34 film asing yang memperoleh kesempatan tayang. Kebijakan tersebut berasal dari kesepakatan antara China dan Amerika Serikat pada 2012.

Akibat kuota yang terbatas, sejumlah film Hollywood tidak bisa masuk ke pasar China meskipun tidak melanggar aturan sensor.

12. Sensor Film Juga Berdampak Besar bagi Industri Perfilman

Kebijakan sensor di China bukan hanya memengaruhi penonton, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi yang besar bagi industri film global.

Beberapa film Marvel seperti BLACK WIDOW, SHANG-CHI, ETERNALS, serta THOR: LOVE AND THUNDER tidak pernah memperoleh izin tayang di China tanpa penjelasan resmi. Kondisi tersebut diperkirakan membuat studio kehilangan potensi pendapatan hingga sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat.

Besarnya nilai pasar China membuat banyak studio Hollywood mulai mempertimbangkan isi film sejak tahap produksi agar peluang lolos sensor menjadi lebih besar.

Jurnalis Erich Schwartzel, penulis buku Red Carpet: Hollywood, China and the Global Battle for Cultural Supremacy, menjelaskan,

"Kita telah melihat skala sensor yang tidak seperti apa pun yang pernah dihadapi Hollywood, dan juga buku pedoman sensor yang jauh melampaui sekadar memotong adegan."

13. Perbedaan Sistem Sensor China dan Indonesia

Meski sama-sama menerapkan sensor terhadap film, mekanisme yang digunakan China dan Indonesia memiliki pendekatan berbeda.

Di China, proses penilaian dimulai sejak tahap naskah hingga versi akhir film selesai diproduksi. Negara tersebut juga tidak memiliki sistem klasifikasi usia, sehingga film yang lolos harus dianggap sesuai untuk seluruh penonton.

Sebaliknya, Indonesia menggunakan klasifikasi usia seperti SU, 13+, 17+, dan 21+. Penilaian dilakukan ketika film telah selesai diproduksi sebelum memperoleh izin edar.

Perbedaan lainnya terletak pada penanganan film yang dinilai bermasalah. Di Indonesia, Lembaga Sensor Film tidak lagi memotong adegan secara langsung. Pemilik film akan menerima catatan bagian yang perlu diperbaiki sehingga revisi dilakukan oleh pemegang hak cipta, bukan oleh lembaga sensor.

Dengan sistem yang berbeda tersebut, sebuah film impor tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan sensor di negara asal maupun di Indonesia sebelum akhirnya dapat diputar di jaringan bioskop komersial.

14. Sensor Film di China Semakin Ketat Setelah 2020

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah film asing yang masuk ke bioskop China mengalami penurunan cukup signifikan.

Sepanjang sepuluh bulan pertama 2022, penonton China hanya memperoleh akses terhadap 38 film impor. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan 73 film sepanjang 2021 dan 136 film pada 2019.

Pengetatan kebijakan tidak hanya memengaruhi film Hollywood. Film India juga nyaris tidak mendapat jadwal rilis bioskop pada 2020 dan 2021 setelah hubungan kedua negara memanas akibat konflik perbatasan.

Film Korea Selatan pun pernah mengalami pembatasan distribusi selama beberapa tahun setelah penempatan sistem pertahanan rudal THAAD pada 2016.

Pada 2021, National Radio and Television Administration turut menambahkan aturan baru yang melarang representasi "pria feminin dan estetika abnormal lainnya" dalam tayangan yang diproduksi maupun disiarkan di China.

(kpl/mda)

Rekomendasi

Trending