Kapanlagi.com - Desak Made Hugeshia Dewi atau Dewi Hughes saat ini lebih memilih kampanye anti perdagangan manusia melalui jalur pendidikan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, dengan maksud memberikan penyadaran agar generasi penerus tidak berkeinginan menjadi TKI ke luar negeri. Dalam kesempatan itu, Dewi Hughes mengingatkan, berbagai macam modus perdagangan manusia jaringan internasional, salah satunya bermodus menawarkan umroh, ternyata di sana dijual. "Kalau pun mau umroh sebaiknya jangan umur 18 tahun ke bawah bagi kaum perempuan, dan tetap memegang paspor dan dokumen penting lainnya agar tidak terjebak dalam lingkaran tersebut," ujar Duta Trafficking Nasional itu di Pontianak, Senin (09/08).Hughes menyatakan Provinsi Kalimantan Barat sudah berada di peringkat dua dalam kasus perdagangan manusia, menurut data Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), setelah sempat nangkring di urutan pertama. "Meski pun kami ketahui Kalbar hanya dijadikan daerah transit, tetapi tetap memerlukan dukungan masyarakat dalam menekan praktek perdagangan manusia itu," ujarnya. Data IOM tahun 2005 - 2010, peringkat pertama kasus perdagangan manusia di Provinsi Jawa Barat dengan korban 850 orang atau 22,76%, kemudian disusul Kalbar, 722 orang atau 19,33%. Sedangkan urut ketiga, Jawa Timur sebanyak 461 atau 12,34%, disusul Jawa Tengah 428 orang atau 11,46%, Sumatera Utara 254 orang atau 6,80%, Nusa Tenggara Barat 237 orang atau 6,35%, Lampung 189 orang atau 5,06%, Nusa Tenggara Timur 163 orang atau 4,36%, Banten 81 orang atau 2,17%, Sumatera Selatan 72 orang atau 1,93%, Sulawesi Selatan 60 orang atau 1,61%, dan DKI Jakarta 61 orang atau 1,61%. Sementara untuk perdagangan manusia internal atau domestik tertinggi di Kepulauan Riau 221 orang atau 32,08%. Provinsi Kalbar berada pada urutan keenam, yakni sebanyak 21 orang atau 3,05%. Provinsi Kalbar rawan dijadikan jalur transit perdagangan manusia, karena memiliki lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Apalagi panjang perbatasan darat Kalbar - Sarawak sepanjang 875 kilometer mulai dari Kabupaten Sambas hingga Kapuas Hulu, dan puluhan jalan tikus (jalan setapak) yang sering dijadikan jalur ilegal.