Sarwendah Gugat Ruben, Pertahankan Rumah BDN dan Rempoa dari Lelang
Sarwendah menempuh jalur hukum untuk mencegah pelelangan dua rumah yang disebut berada di kawasan BDN dan Rempoa. Ia mendaftarkan gugatan wanprestasi terhadap Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dengan agenda sidang perdana dijadwalkan pada 13 Oktober 2026.
"Wah, itu emang penting. Memang itu perlu. Siapa yang mau dilelang? Ya nggak? Itu kan secara sah, secara hukum itu aset udah milik Sarwendah," ujar kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Langkah hukum tersebut difokuskan untuk mempertahankan aset agar tidak masuk proses lelang bank, menyusul kekhawatiran pihak Sarwendah terhadap status kepemilikan dan keberlanjutan pembayaran.
Pihak kuasa hukum menilai pelelangan akan berdampak langsung pada harga aset. Ia menyebut harga jual dapat tergerus signifikan jika dilepas melalui mekanisme lelang. “Dan kalau dilelang kan sudah jelas, nilai juga pasti bisa jadi separuhnya kan harga jualnya kan? Rugi kan? Jadi sebisa mungkin ya aset harus dipertahankan,” ucapnya. Karena itu, strategi utama yang diambil adalah menjaga agar aset tidak sampai ke tahap lelang, sekaligus memastikan nilai properti tetap terpelihara.
Kuasa hukum berharap Ruben Onsu turut mempertimbangkan masa depan anak-anak dalam menyikapi perkara ini. Ia menekankan bahwa upaya mempertahankan aset bukan semata untuk kliennya. “Harusnya itu juga menjadi perhatian juga bagi RO, karena ini kan demi kepentingan anak-anaknya juga kan. Bukan semata-mata demi Sarwendah kan? Ya nggak?,” katanya.
Dalam berkas perkara, Bank BCA ditarik sebagai turut tergugat. Penarikan pihak bank ini disebut sebagai bagian dari kelengkapan gugatan yang diajukan. "Iya, betul. Kan karena dalam gugatan pun kita tarik juga kan, Bank BCA sebagai turut tergugat. Untuk melengkapi, gugatannya kita, gugatan yang kita ajukan," tuturnya. Menurut pihak Sarwendah, langkah tersebut diambil agar proses hukum mencakup seluruh pihak terkait, sekaligus menjadi salah satu cara untuk mencegah aset masuk ke pelelangan.
Kuasa hukum Sarwendah juga menanggapi permintaan dari pihak Ruben terkait sertifikat vila di Ciawi. Ia menyebut permintaan tersebut sah, namun mengingatkan adanya ketentuan yang harus diikuti lebih dahulu.Ia menjelaskan bahwa dalam Akta 39 terdapat urutan yang perlu dipenuhi sebelum membahas perpindahan atau penyerahan sertifikat. Dengan demikian, pembahasan soal dokumen kepemilikan disebut perlu menunggu terpenuhinya prasyarat sebagaimana tercantum dalam akta tersebut.
Kuasa hukum menegaskan prioritas penyelesaian kewajiban pembayaran sebelum melangkah ke tahapan administrasi dokumen kepemilikan. "Jadi selesaikan dulu, gitu lho, cicilannya. Nanti baru berbicara, sertifikat ini harus ke mana, sertifikat ini harus ke mana," pungkasnya. Ia menambahkan, setelah kewajiban diselesaikan, barulah para pihak dapat mendiskusikan arah pengelolaan sertifikat sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.