Menbudpar Minta PPN Pembuatan Film Jadi 0%

Kapanlagi.com - Menanggapi masalah film asing yang kabarnya bakal tidak tampil di bioskop Indonesia lantaran pajak yang cukup tinggi, Menbudpar Jero Wacik menggelar jumpa pers bersama sejumlah tokoh perfilman seperti Deddy Mizwar, Tio Pakusadewo, Chand Parwez, Slamet Rahardjo dan lain-lain di Gedung Sapta Pesona lantai 16, Depbudpar, Jakarta Pusat, Minggu (20/2). Di sini Menbudpar menegaskan agar para pecinta film tidak perlu panik dulu."Masalah film ini sangat penting sekali dan kita berharap agar semuanya sabar sedikit, dan agar lebih sabar dan lebih tenang. Semua akan menjadi sesuatu yang baik," tuturnya membuka pembicaraan.Dijelaskan Jero Wacik, masalah perfilman sudah dibahas dalam sidang kabinet sebelum akhir tahun lalu yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perkembangan film yang sangat pesat menjadi acuan industri ini harus dikembangkan. "Mulai tahun 1992 ada 41 film, tahun 1998 terjadi krisis moneter dan itu drop menjadi 11. Yang paling parah 2001 hanya 4 film dan gairah perfilman itu tidak ada," katanya.Kemudian, lanjut Jero Wacik, di tahun 2004 pemerintah mulai menangani lebih serius. Presiden, Wapres, Dubes, diundang langsung untuk menonton film karya anak bangsa. Alhasil, di tahun 2010 industri film Indonesia mampu memproduksi lebih dari 70-an film. Dengan mengusung berbagai tema seperti kepahlawanan, bela negara, film anak-anak, religius, film hantu, perkembangan 2011 diperkirakan akan menghasilkan 100 film."UU Perfilman sudah selesai, tinggal dikerjakan. Pada waktu sidang kabinet, Pak Presiden meminta tolong agar ditata semua. Dengan adanya pendorong tulisan sutradara Hanung Bramantyo, dia menulis, menyampaikan keluhannya sebagai produser tentang besarnya pajak untuk film lokal. Kalau PPN masih 10%, ada rata-rata film lokal mengeluarkan Rp5 miliar setiap produksi maka pajaknya aja bisa Rp500 juta. Ya angka itu berat juga untuk pembuat film lokal, itu ditulis dan disambut oleh presiden," tuturnya.Untuk itu, sebagai orang yang merasa bertanggung jawab dengan perkembangan film sebagai faktor kebudayaan di Indonesia, Jero Wacik pun meminta beberapa pertimbangan kepada Menteri Keuangan yang menentukan pajak. "Pertama yang saya minta, karena produser nasional membawa misi, ada misi membangun karakter, harus ada dorongan dari perpajakan. Bahan-bahan film, barang-barang ini masih dianggap mewah maka dikenakan 40%, maka saya meminta dikenakan pajak 0%. Dan PPN membuat film yang awalnya 10% menjadi 0%," katanya, "Tapi semua itu masih dalam penggodokan karena SK-nya belum jadi, baru sedang dibahas."Jero Wacik pun menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan ancaman MPA (Motion Picture Associaton) - distributor film impor di Indonesia yang tidak akan menayangkan film-film mereka karena tingginya pajak. "Jangan takut, saya nggak mungkin mematikan importir film, eksportir akan terus masukan. Kalau masalah ngancem-ngancem jangan khawatir," pungkas Jero Wacik.