Marissa dan Ikang Protes Penetapan Anggota DPR

Kapanlagi.com - Sejumlah calon anggota DPR RI mengajukan protes pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas penetapan calon anggota DPR terpilih yang telah diumumkan pada Minggu (24/5). Para calon anggota DPR yang melayangkan protes di antaranya pasangan selebritis Marissa Haque dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Jabar I dan Ikang Fawzi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Banten I. Marissa dalam protesnya mempermasalahkan pertemuan tertutup antara KPU dan saksi partai politik di sela-sela rapat pleno KPU (24/5), yaitu sebelum KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih di daerah pemilihan yang mengikuti penghitungan perolehan kursi tahap ketiga. Bintang akting ini mencurigai adanya deal-deal politik yang disebunyikan dari publik."Seharusnya tidak perlu ada pertemuan tertutup," katanya di Jakarta, Senin (25/5). Tidak jauh berbeda dengan Marissa, Ikang juga menyayangkan adanya pertemuan tertutup yang justru dianggap sebagai forum negosiasi KPU dengan saksi. Sebelumnya, rapat pleno KPU untuk menetapkan calon anggota DPR 2009 terpilih, Minggu (24/5), diskors sekitar satu jam karena adanya tuntutan saksi partai, agar KPU membuka forum penjelasan mekanisme penetapan calon yang berhak menduduki kursi hasil penghitungan tahap ketiga. Forum penjelasan tersebut akhirnya dilaksanakan tertutup, setelah sebelumnya terjadi perbedaan pendapat antara Ketua dan anggota KPU mengenai perlu tidaknya forum itu dilaksanakan. Saat itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary yang ditemui sebelum pertemuan tertutup antara KPU dengan saksi partai mengatakan, forum tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang penetapan calon terpilih terutama calon yang akan mengisi kursi hasil penghitungan tahap ketiga. Apabila ada benturan persepsi antara KPU dengan saksi partai, Hafiz menegaskan KPU yang berwenang memutuskan dan menetapkan calon terpilih. Artinya, KPU mengabaikan pandangan dari saksi partai politik. "Kalau saksi partai tidak bisa bersepakat, kita tetap bisa menetapkan calon terpilih karena KPU yang berwenang," katanya.