CLOSE

Rieke Dyah Pitaloka: Fatwa PBNU Bukan Paksaan

Kapanlagi.com - Artis dan aktivis pergerakan perempuan, Rieke Dyah Pitaloka, mengatakan bahwa fatwa PBNU tentang infotainment haram hanya merupakan seruan bagi kaum Nadhiyin bukan sebuah paksaan. "Ini bedanya PBNU dengan kelompok lain, bahwa PBNU tidak memaksakan fatwa tersebut kepada kelompok lain yang berbeda cara pandangnya," tegas wanita yang kerap disapa Oneng ini saat ditemui di Kantor Departemen kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, semalam (8/8). Lebih lanjut, Rieke yang juga aktivis partai PKB ini, melihat hal ini sebagai satu etika politik yang bisa diikuti. "Kalau lu, mau keluarin fatwa keluarin aja, dan kalau ada orang yang tidak mengikuti, selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada tidak bisa memaksa orang," tandasnya. Disisi lain, bintang BAJAJ BAJURI ini juga menyoroti peran pers infotainment yang harus menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak mempunyai korelasi terhadap kepentingan public jangan diangkat. Misalnya perseteruan antara ibu-anak serta sejenisnya. "Apa untungnya buat Anda atau saya, kan tidak ada. Untuk orang-orang miskin apa itu bisa membuat dapat penghasilan lebih kan tidak," ujarnya. Bagi Rieke itu hanya semacam pembodohan walau gosip merupakan hal yang manusiawi. "Seharusnya kalau ada kebijakan public, pejabat korupsi dan selingkuh itu wajib diangkat ke muka umum, karena mereka pejabat public yang mempunyai tanggungjawab public. Jadi tolong dibedakan kebohongan public itu ditearpkan ke pejabat negara bukan untuk pekerja seni karena mereka tidak dibayar oleh negara," paparnya.Namun Rieke juga tidak menutup mata, adanya sebagaian artis yang memang suka akan publikasi. Sedikit-sedikit melakukan konferensi pers bila diberitakan miring mengenai pribadinya. "Kita tidak bisa menyalahkan infotainment begitu saja, karena artis juga mempunyai tanggungjawab figure untuk melakukan syiar yang baik-baik," ulasnya. 

(Menyusuri jejak Indonesiadi Balik Produksi Drama Korea.)

(kl/wwn)

Rekomendasi

Trending