SELEBRITI

Tanggapan KPI Terkait Larangan Tayangan yang Meliput Perpindahan Agama

Senin, 30 September 2019 12:08 Penulis: Guntur Merdekawan

© KPI

Kapanlagi.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diundang untuk hadir jadi bintang tamu di program QnA Metro TV. Pada diskusi kali ini, poin utama yang dibahas adalah seputar keputusan-keputusan KPI yang selama ini dianggap sangat kontroversial, seperti salah satunya memberikan sanksi pada serial kartun Spongebob, menegur trailer GUNDALA dan lain sebagainya.

Dan dari banyaknya peraturan yang dikeluarkan KPI, salah satu yang paling jadi sorotan adalah larangan dalam meliput tentang perpindahan agama seseorang. Hal itu diungkapkan oleh salah satu panelis, yakni Maman Suherman yang berprofesi sebagai penulis.

"Yang paling menakutkan buat saya adalah peraturan dilarang meliput perpindahan agama lalu membanding-bandingkan agama. Tegas betul kan itu di P3SP. Kemarin apa yang terjadi? Masih ada liputan seperti itu. Artis pindah agama masih dalam liputan. Saya nggak tau laporannya kena nggak itu?" tanya Maman Suherman, salah satu panelis yang berprofesi sebagai penulis.

1. Peraturan KPI Terkait Liputan Perpindahan Agama

Memang beberapa tayangan infotainment masih gencar memberitakan berita perpindahan agama artis dalam beberapa waktu terakhir ini. Lalu, apa alasan pihak KPI tidak menegurnya meski hal itu sudah ditetapkan secara tegas dalam regulasi pertelevisian?

"Jadi sejauh pengawasan yang dilakukan KPI, sebenarnya fokusnya adalah alasan perpindahan agama. Kenapa alasan? Yang pertama, jangan sampai perpindahan agama ini jadi komoditas program siaran. Yang kedua, jangan sampai membandingkan agama yang pernah ditinggal dan sekarang yang akan dipeluk. Dan semua tayangan yang ada ini tidak menyebutkan alasan sama sekali. Memang kemudian ada pemberitaan, misal Deddy Corbuzier pindah dan lain sebagainya, tapi tidak kemudian mengkeksploitasi agama yang ditinggalkan," jawab Nuning Rohiya, salah satu Komisioner KPI Pusat.

2. Pro dan Kontra Kategori Tayangan Infotainment

Perbincangan selanjutnya membahas seputar tayangan-tayangan infotainment yang ada di Indonesia. Maman bertanya mengenai alasan pihak KPI tidak melakukan proses sensor meski infotainment masuk dalam kategori hiburan.

"Standing poinnya KPI, infotainment itu dikategorikan berita apa hiburan? Kalau hiburan harus disensor dong. Yang tidak boleh disensor hanya news. Kalau hiburan harus lewat LSM. Konsepnya kan gitu? Makanya saya nanya, standing poinnya terhadap infotainment gimana?" tanya Maman.

"Harus kita akui, pada posisi infotainment masih pro dan kontra mau kita tempatkan di mana. Karena kalau kita mau masukkan dia sebagai hiburan, ini karya jurnalistik. Mau kita masukkan jurnalistik, tidak memenuhi standard jurnalistik. Makanya kita harus fair juga kan. Poinnya gini, kalau kita lihat infotainment sekalipun, bahwa masih ada yang masih mengulik privasi orang sampai derajat yang tidak masuk akal dan informasi tidak penting, tapi ada juga yang menurut saya sudah netral dan inspirasi juga," jawab Hardly S. F. Pariela, salah satu komisioner KPI Pusat.


REKOMENDASI
TRENDING