Tata Siap Adukan KPAI ke Presiden

Kapanlagi.com - Merasa kliennya dipojokkan oleh KPAI, Junimart Girsang, SH, sebagai kuasa hukum Tata, akan melayangkan surat protes ke presiden. Hal ini terkait dengan penyataan KPAI yang menilai bahwa Tata tidak komunikatif dan selalu berpindah tempat.

"Kami akan melayangkan surat ke presiden, karena KPAI mendiskriditkan klien kami, ibu Tata. Sangat tidak etis KPAI menyudutkan ibu Tata dalam hal selalu berpindah tempat," tegas Junimart, di Kantor KPAI, Senin (23/4).

Disisi lain, KPAI melalui ketuanya, Ir. Dra. Hj. Giwo Rubianto Wiyogo, mempersilahkan pihak Tata melaporkan hal tersebut. Hanya saja Giwo Rubianto menegaskan bahwa KPAI teleh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU no 23 tentang Perlindungan Anak.

"KPAI tidak memihak salah satu pihak. Kalaupun mereka ingin melaporkan ke presiden, silahkan, itu hak mereka," ujar Giwo tenang.

Ketidakpuasan pihak Tata terungkap setelah terjadi pertemuan tertutup antara pihak Tata dan Tommy serta KPAI sebagai fasilitator.

Dalam pertemuan yang dihadiri Junimart Gisang sebagai kuasa hukum Tata, sementara pihak Tommy diwakili Kommaruddin Ali dan Suharmono, dan pihak KPAI didampingi penasehat hukumnya, Marsih SH, menghasilkan kesepakatan bahwa KPAI besok, Selasa (24/4), akan melakukan 'home visit' terhadap subyek yang dilaporkan, untuk bertemu dan berdialog serta membangun komunikasi antara anak dan ayahnya.

Setelah 'home visit', akan dijadwalkan pertemuan antara Tommy, Tata dan anak-anak. Hasil kesepakatan ini disambut baik oleh pihak Tommy, mereka yakin pertemuan antara Tommy dan anak-anak akan segera terwujud, karena sudah ada jadwal yang terencana.

Disisi lain, pihak Tata menyikapi rencana 'home visit' yang akan dilakukan KPAI itu sebagai fakta hukum untuk ditunjukkan pada publik, bahwa kondisi anak-anak dibawah asuhan Tata dalam keadaan baik.

"Selama ini ibu Tata sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, tapi pihak Tommy tidak ada komunikasi. Dengan adanya kunjungan yang akan dilakukan oleh KPAI, akan meluruskan opini publik yang selama ini tidak benar," pungkas Junimart.