Cara Menghitung Pesangon PHK: Panduan Lengkap Sesuai Regulasi Terbaru

Pesangon adalah kompensasi finansial yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Kompensasi ini merupakan bentuk penghargaan atas masa kerja dan kontribusi karyawan selama bekerja di perusahaan.

Dasar hukum pemberian pesangon di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi landasan utama. Aturan pelaksanaannya kemudian dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Melansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pesangon terdiri dari tiga komponen utama yang harus diperhitungkan: Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH). Ketiga komponen ini dihitung secara terpisah kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total kompensasi yang harus diterima karyawan.

Tidak semua karyawan yang berhenti bekerja berhak mendapatkan pesangon. Karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela tidak berhak atas uang pesangon, melainkan hanya menerima uang penggantian hak dan uang pisah sesuai kebijakan perusahaan. Pesangon wajib diberikan kepada karyawan yang mengalami PHK bukan atas kemauan sendiri.

Untuk memahami cara menghitung pesangon PHK dengan tepat, kita perlu mengenal tiga komponen utama yang menjadi dasar perhitungan. Setiap komponen memiliki ketentuan dan formula perhitungan yang berbeda berdasarkan masa kerja karyawan.

1. Uang Pesangon (UP)

Uang Pesangon merupakan kompensasi pokok yang diberikan kepada karyawan berdasarkan lamanya masa kerja. Besaran UP dihitung menggunakan kelipatan bulan upah dengan ketentuan sebagai berikut:

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
• Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
• Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
• Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
• Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
• Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
• Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
• Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
• Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah

Perlu dicatat bahwa upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diterima karyawan setiap bulan. Tunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran atau bonus tidak termasuk dalam perhitungan ini.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK diberikan sebagai bentuk apresiasi tambahan atas loyalitas dan dedikasi karyawan yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Komponen ini baru diberikan kepada karyawan yang telah bekerja minimal 3 tahun dengan ketentuan:

• Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah
• Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah
• Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah
• Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah
• Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah
• Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah
• Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah
• Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

UPH adalah kompensasi atas hak-hak karyawan yang belum terpenuhi atau belum diterima selama masa kerja. Komponen UPH meliputi:

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
• Biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat asal
• Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari total uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja
• Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Cara menghitung pesangon PHK tidak hanya bergantung pada masa kerja, tetapi juga pada alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Setiap alasan PHK memiliki faktor pengali yang berbeda untuk komponen UP, UPMK, dan UPH.

PHK dengan Kompensasi Penuh (1x UP, 1x UPMK, 1x UPH)

Karyawan menerima kompensasi penuh ketika PHK terjadi karena:

• Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja
• Pengambilalihan perusahaan
• Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian
• Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian
• Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena kerugian
• Karyawan mengajukan PHK karena perusahaan melakukan pelanggaran tertentu

PHK dengan Kompensasi Dikurangi (0,5x UP, 1x UPMK, 1x UPH)

Kompensasi dikurangi menjadi setengah untuk uang pesangon ketika PHK disebabkan oleh:

• Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian
• Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun
• Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure)
• Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang karena kerugian
• Perusahaan pailit
• Karyawan melakukan pelanggaran ketentuan setelah menerima surat peringatan berturut-turut

PHK dengan Kompensasi Ditingkatkan (1,75x atau 2x UP)

Dalam kondisi tertentu, karyawan berhak mendapatkan kompensasi lebih besar:

• Karyawan memasuki usia pensiun: 1,75x UP, 1x UPMK, 1x UPH
• Karyawan mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan: 2x UP, 1x UPMK, 1x UPH
• Karyawan meninggal dunia: 2x UP, 1x UPMK, 1x UPH (diberikan kepada ahli waris)

Untuk memberikan gambaran praktis tentang cara menghitung pesangon PHK, berikut beberapa contoh kasus dengan perhitungan lengkap.

Contoh Kasus 1: PHK Karena Efisiensi Perusahaan

Seorang karyawan bernama Budi bekerja di sebuah perusahaan selama 7 tahun 4 bulan dengan rincian penghasilan sebagai berikut:

• Gaji pokok: Rp6.000.000
• Tunjangan tetap: Rp2.000.000
• Total upah bulanan: Rp8.000.000
• Sisa cuti tahunan: 5 hari

Budi di-PHK karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian. Berdasarkan alasan PHK ini, Budi berhak atas 1x UP, 1x UPMK, dan UPH.

Perhitungan Uang Pesangon (UP):

Masa kerja 7 tahun 4 bulan termasuk kategori 7-8 tahun, sehingga berhak atas 8 bulan upah.

UP = 8 × Rp8.000.000 = Rp64.000.000

Perhitungan UPMK:

Masa kerja 7 tahun 4 bulan termasuk kategori 6-9 tahun, sehingga berhak atas 3 bulan upah.

UPMK = 3 × Rp8.000.000 = Rp24.000.000

Perhitungan UPH:

Sisa cuti 5 hari: (5 ÷ 22) × Rp8.000.000 = Rp1.818.182

Penggantian perumahan dan pengobatan 15%: (Rp64.000.000 + Rp24.000.000) × 15% = Rp13.200.000

Total UPH = Rp1.818.182 + Rp13.200.000 = Rp15.018.182

Total Pesangon yang Diterima Budi:

Rp64.000.000 + Rp24.000.000 + Rp15.018.182 = Rp103.018.182

Contoh Kasus 2: PHK Karena Perusahaan Pailit

Seorang karyawan bernama Ani bekerja selama 5 tahun dengan gaji pokok Rp5.000.000 dan tunjangan tetap Rp500.000 (total upah Rp5.500.000). Ani di-PHK karena perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan alasan PHK ini, Ani berhak atas 0,5x UP, 1x UPMK, dan UPH.

Perhitungan Uang Pesangon (UP):

Masa kerja 5 tahun berhak atas 6 bulan upah, dikali faktor pengali 0,5.

UP = 6 × Rp5.500.000 × 0,5 = Rp16.500.000

Perhitungan UPMK:

Masa kerja 5 tahun termasuk kategori 3-6 tahun, berhak atas 2 bulan upah.

UPMK = 2 × Rp5.500.000 = Rp11.000.000

Perhitungan UPH:

Penggantian perumahan dan pengobatan 15%: (Rp16.500.000 + Rp11.000.000) × 15% = Rp4.125.000

Total Pesangon yang Diterima Ani:

Rp16.500.000 + Rp11.000.000 + Rp4.125.000 = Rp31.625.000

Pesangon yang diterima karyawan termasuk dalam kategori Penghasilan Kena Pajak dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final. Perhitungan pajak pesangon menggunakan tarif progresif yang berbeda dari pajak gaji bulanan.

Tarif pajak atas pesangon berdasarkan penghasilan bruto adalah:

• Rp0 - Rp50.000.000: 0% (bebas pajak)
• Rp50.000.001 - Rp100.000.000: 5%
• Rp100.000.001 - Rp500.000.000: 15%
• Di atas Rp500.000.000: 25%

Penting untuk dicatat bahwa pajak pesangon tidak dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena termasuk kategori PPh Pasal 21 Final. Pemotongan pajak dilakukan langsung oleh perusahaan sebelum pesangon dibayarkan kepada karyawan.

Contoh Perhitungan Pajak Pesangon

Menggunakan contoh Budi di atas yang menerima total pesangon Rp103.018.182:

Lapisan pertama (0%): Rp50.000.000 × 0% = Rp0

Lapisan kedua (5%): Rp50.000.000 × 5% = Rp2.500.000

Lapisan ketiga (15%): Rp3.018.182 × 15% = Rp452.727

Total pajak yang dipotong: Rp2.952.727

Pesangon bersih yang diterima Budi: Rp103.018.182 - Rp2.952.727 = Rp100.065.455

Dalam praktik cara menghitung pesangon PHK, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh karyawan maupun perusahaan untuk menghindari kesalahan dan sengketa.

Pertama, masa kerja dihitung sejak hari pertama karyawan bekerja hingga tanggal efektif PHK. Masa kerja yang kurang dari satu bulan penuh tetap diperhitungkan dan dibulatkan ke atas menjadi satu bulan penuh untuk kepentingan perhitungan pesangon.

Kedua, upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hanya mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti tunjangan transportasi harian, tunjangan makan, atau bonus kinerja tidak termasuk dalam perhitungan pesangon.

Ketiga, pembayaran pesangon idealnya dilakukan sekaligus secara tunai. Namun jika kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan, pesangon dapat dicicil dengan persetujuan tertulis dari karyawan. Tanpa persetujuan tertulis, perusahaan wajib membayar pesangon secara tunai sekaligus.

Keempat, bagi perusahaan yang telah mendaftarkan karyawan dalam program pensiun, iuran yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban uang pesangon dan UPMK. Jika manfaat program pensiun lebih kecil dari perhitungan pesangon, perusahaan wajib membayar selisihnya.

1. Apakah karyawan yang resign berhak mendapat pesangon?

Karyawan yang mengundurkan diri atau resign atas kemauan sendiri tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Mereka hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai kebijakan perusahaan atau perjanjian kerja yang berlaku.

2. Bagaimana cara menghitung pesangon PHK untuk karyawan kontrak?

Karyawan kontrak atau PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu perjanjian tidak berhak atas pesangon. Namun jika terjadi PHK sebelum masa kontrak berakhir, karyawan berhak atas kompensasi sesuai sisa masa kontrak atau perhitungan pesangon berdasarkan masa kerja, mana yang lebih menguntungkan.

3. Apakah pesangon wajib dibayar tunai atau boleh dicicil?

Pembayaran pesangon idealnya dilakukan sekaligus secara tunai. Pembayaran secara cicilan hanya diperbolehkan jika ada persetujuan tertulis dari karyawan yang bersangkutan. Tanpa persetujuan tertulis, perusahaan wajib membayar pesangon secara tunai sekaligus.

4. Berapa lama perusahaan harus membayar pesangon setelah PHK?

Meskipun tidak ada ketentuan pasti dalam undang-undang, praktik umum adalah perusahaan harus membayar pesangon paling lambat pada hari terakhir kerja karyawan atau segera setelah proses administrasi PHK selesai. Penundaan pembayaran tanpa alasan yang jelas dapat menjadi dasar gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

5. Apakah tunjangan tidak tetap dihitung dalam pesangon?

Tidak. Cara menghitung pesangon PHK hanya menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap sebagai dasar perhitungan. Tunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran, tunjangan makan harian, atau bonus kinerja tidak termasuk dalam komponen upah untuk perhitungan pesangon.

6. Bagaimana jika perusahaan tidak mampu membayar pesangon?

Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar pesangon, perusahaan dapat mengajukan pembayaran secara bertahap dengan persetujuan karyawan. Dalam kasus perusahaan pailit, pembayaran pesangon menjadi prioritas dalam pembagian aset perusahaan sesuai ketentuan hukum kepailitan.

7. Apakah karyawan yang di-PHK karena kesalahan berat tetap dapat pesangon?

Karyawan yang di-PHK karena melakukan kesalahan berat yang bersifat mendesak tidak berhak atas uang pesangon dan UPMK. Mereka hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan. Namun kesalahan berat harus dibuktikan dan melalui proses yang sesuai dengan peraturan perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan.

Yuk, baca artikel seputar panduan dan cara menarik lainnya di Kapanlagi.com. Kalau bukan sekarang, KapanLagi?