CLOSE

Dewan Perfilman Jatim Minta RUU Perfilman Segera Disahkan

Deddy Mizwar

Kapanlagi.com - Berbeda dengan pendapat sejumlah sineas seperti Deddy Mizwar dan Christine Hakim yang mengharapkan pemerintah untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU Perfilman, Dewan Perfilman Jawa Timur malah mendesak agar rancangan RUU tersebut segera disahkan. Harapannya agar tidak akan terjadi lagi adanya monopoli distribusi film baru, baik film nasional maupun asing.Menurut Ketua Dewan Perfilman Jatim Taufik Hidayat, Sabtu (29/8), akibat adanya monopoli itu sekitar 35 bioskop di Jatim gulung tikar. Mereka terpaksa tutup karena tidak mendapatkan distribusi film. Selama ini distribusi film tersebut diduga dimonopoli oleh jaringan Cineplex 21. Ia mengemukakan, sejak tahun 1995 hingga saat ini terdapat 35 bioskop kecil yang gulung tikar akibat korban monopoli."Selama ini Dewan Kesenian Jatim yang beranggotakan 18 personel ini tidak mampu menolak monopoli tersebut karena dalam undang-undang nomor 8 tahun 1982 tentang perfilman tidak mengatur hal tersebut," katanya.Dari 35 bioskop yang gulung tikar itu, lanjutnya, sembilan di antaranya berada di wilayah Malang, enam di Lumajang, dan selebihnya di Surabaya. Taufik mengakui, selama ini bioskop-bioskop kecil tidak bisa memutar film perdana secara serentak dengan bioskop-bioskop kelompok Cineplex 21."Dengan disahkannya RUU perfilman menjadi UU itu diharapkan seluruh bioskop kecil bisa memutar film perdana, sehingga tidak ada lagi monopoli perfilman," tukasnya.Ia mencontohkan, bioskop di Malang dan di Kota Batu baik itu bioskop kelompok Cineplex 21 maupun bioskop kecil, dengan adanya RUU baru nanti bisa bersama-sama memutar film perdana dengan kualitas dan standard yang sama.Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1992, produser film terkesan dikekang akibat praktek-praktek monopoli oleh bioskop kelompok Cineplex 21, sehingga tidak ada distribusi film terhadap bioskop-bioskop kecil. Dan dengan adanya UU Perfilman yang baru nanti, ia mengharapkan sineas-sineas muda bisa lebih kreatif dan mengembangkan potensinya. Bahkan film-film indie yang diputar di kampus-kampus bisa diputar di bioskop-bioskop."Pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan dan perlindungan bagi pengusaha bioskop yang ada di wilayahnya termasuk sineas-sineas muda untuk lebih berkarya dan produktif," katanya.Sementara itu eks pemilik bioskop Dieng Plaza Malang, Setiono juga mendesak agar RUU Perfilman segera disahkan, sebab dengan RUU baru itu diharapkan distribusi film nasional dan asing dikelola oleh pemerintah."Peran pemerintah pusat maupun daerah sangat penting terutama dalam memberikan perlindungan pada pengusaha bioskop di daerah. Sebab selama ini, banyak yang bangkrut, karena menjadi korban monopoli kelompok besar dan RUU ini diharapkan muncul kompetisi yang sehat untuk menumbuhkan industri film di Indonesia,"katanya.Sebelumnya Ketua Tim RUU Perfilman Abdul Hamid Wakhid mengakui, selama ini memang ada monopoli perfilman. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengubah total UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman. Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu berharap, dengan diubahnya UU bisa mendorong perkembangan perfilman di negeri ini serta memperkuat peran lembaga perfilman dan terjadi persaingan yang sehat.Hamid menegaskan RUU ini memuat banyak pembaruan yang diharapkan dapat membangkitkan perfilman daerah. "RUU ini mengatur secara tegas larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga dapat melindungi pelaku usaha bioskop dan pembuatan film di daerah yang modalnya sangat terbatas," terangnya.Sebelum Departemen Penerangan dibubarkan ada aturan berupa SK Perfin yang mengatur agar film nasional yang tayang perdana di Jakarta, pada minggu kedua atau ketiga wajib ditayangkan oleh bioskop-bioskop di daerah. Namun, sejak Departemen Penerangan dibubarkan, SK Perfin tersebut tidak berlaku lagi, sehingga pengusaha bioskop di daerah tidak mendapatkan distribusi film terbaru dengan cepat dan akhirnya gulung tikar.  

(kpl/boo)

Rekomendasi

Trending