Kapanlagi.com - Aktor senior dan sutradara Deddy Mizwar mengatakan undang-undang perfilman tidak akan mempengaruhi perkembangan industri film. Dirinya melihat keberadaan UU Perfilman hanya dibutuhkan oleh pemerintah untuk mendapatkan budget dana dari APBN."Perfilman dengan UU tahun 1982 UU No.8/1992 tentang Perfilman tetap rontok, tetapi tanpa mengubah undang-undang itu, perfilman tumbuh," kata Deddy dalam jumpa pers Komunitas Perfilman Indonesia mengenai RUU Perfilman di Jakarta, Rabu (26/8). Idealnya, menurutnya sebuah undang-undang perfilman dapat meningkatkan kualitas dan jumlah film Indonesia, tegasnya.Sedangkan aktor dan sutradara Slamet Rahardjo mengatakan pembuat film Indonesia tidak lahir karena campur tangan pemerintah. "Dari jaman Usmar Ismail sampai Riri Riza, tidak ada pembuat film yang luar biasa yang lahir dari struktural. Semua berawal dari keinginan pribadi untuk membuat film," katanya.Mengenai RUU Perfilman yang sedang dibahas dan rencananya akan disahkan September mendatang oleh anggota DPR, Slamet mengatakan agar DPR lebih melibatkan komunitas perfilman Indonesia. "Pemerintah saya lihat belum percaya kepada masyarakat film untuk mengatur dirinya sendiri," katanya. Deddy Mizwar bersama sineas film yang tergabung dalam Komunitas Perfilman Indonesia meminta untuk menunda pengesahan Undang-Undang Perfilman. Turut mendukung pernyataan yang dibacakan Riri Riza adalah Abdul Aziz (dosen IKJ), Alex Sihar (pengelola festival dan komunitas), Chand Parwez Servia (produsen film), Christine Hakim (aktris dan produser film), Deddy Mizwar (aktor dan sutradara), Farishad I Latjuba (sutradara).Juga terdapat Garin Nugroho (sutradara), Lalu Roisamri (pengelola festival), Lisabona Rahman (Kritikus dan pengelola bioskop non profit), Mira Lesmana (produser film), Nia Dinata (produser dan sutradara), Prima Rusdi (penulis skenario), Shanty Harmayn (produser), Slamet Rahardjo (aktor dan sutradara), Riri Riza (sutradara dan dosen) dan Zairin Zain (produser).