Lucky Hakim Tanggapi Aksi Demo di Rumah Wakil Bupati Indramayu, Minta Warga Ikuti Prosedur

Lucky Hakim tanggapi aksi demo di kediaman Syaefuddin (Dok. Pribadi)
Kapanlagi.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi yang berlangsung di kediaman Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, pada Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut menjadi sorotan setelah ratusan massa dari Rakyat Indramayu Bersatu (RIB) mendatangi lokasi dan menyuarakan tuntutan agar Syaefudin mundur dari jabatannya.
Dalam demonstrasi tersebut, massa diperkirakan berjumlah sekitar 300 orang. Mereka bahkan melemparkan ratusan bangkai tikus ke area kediaman wakil bupati sebagai bentuk protes. Tuntutan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu yang menyeret nama Syaefudin.
Menanggapi situasi tersebut, Lucky Hakim menjelaskan bahwa status hukum Syaefudin perlu dipahami secara tepat. Ia juga menyinggung mekanisme pemberhentian pejabat daerah yang memiliki ketentuan tersendiri dan tidak bisa dilakukan begitu saja hanya karena adanya desakan dari massa.
Advertisement
1. Lucky Hakim Jelaskan Status Hukum Syaefudin

Lucky Hakim menegaskan bahwa Syaefudin saat ini masih berstatus sebagai tersangka, bukan terdakwa. Karena itu, menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati dan dipahami sesuai tahapan yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan demonstran yang meminta Syaefudin segera mundur dari jabatan Wakil Bupati Indramayu. Lucky mengingatkan bahwa status tersangka dan terdakwa merupakan dua tahapan hukum yang berbeda.
Ia juga menjelaskan bahwa urusan pemberhentian sementara kepala daerah maupun wakil kepala daerah memiliki mekanisme yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses tersebut berkaitan dengan perubahan status hukum yang bersangkutan menjadi terdakwa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, desakan agar Syaefudin mundur tidak serta-merta membuat jabatan tersebut bisa langsung diberhentikan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
(Lesti Raih penghargaan Female Artist of the Year di Asian Television Awards.)
2. Lucky Hakim Singgung Tunjangan dan Fasilitas Jabatan

Selain menjelaskan status hukum Syaefudin, Lucky Hakim turut menanggapi sejumlah isu mengenai tunjangan dan fasilitas pejabat daerah yang disuarakan para demonstran.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti besaran tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp40 juta per bulan. Mereka juga mengangkat persoalan gaji dan tunjangan yang diklaim mencapai Rp60 juta, serta fasilitas lain senilai Rp100 juta.
Namun, angka-angka tersebut merupakan bagian dari klaim dan tuntutan yang disampaikan demonstran. Lucky Hakim menjelaskan bahwa pemberian fasilitas dan tunjangan pejabat memiliki dasar aturan tersendiri, sehingga perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menanggapi sorotan mengenai keterlibatan istri Syaefudin dalam sejumlah posisi organisasi dan jabatan. Menurut Lucky, kewenangan terkait posisi istri wakil bupati di DPR berada pada partai politik yang bersangkutan.
Sementara itu, untuk jabatan yang berkaitan dengan organisasi seperti PKK dan posisi lain yang melekat pada kedudukan suami sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan apabila suami tidak lagi menjabat.
3. Tuntutan Demonstran dan Penjelasan Bupati
Aksi RIB pada Kamis tersebut dipicu oleh penahanan Syaefudin oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Massa menuntut agar ia mundur dari jabatannya dan menyampaikan berbagai kritik terkait fasilitas serta tunjangan pejabat.
Para demonstran juga mengangkat sejumlah persoalan lain, termasuk penilaian terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Indramayu. Berbagai tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah terbukti.
Di tengah desakan tersebut, Lucky Hakim memilih menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum dan aturan pemerintahan. Penjelasannya sekaligus memberikan gambaran bahwa proses pemberhentian pejabat memiliki tahapan administratif dan hukum yang harus dipenuhi.
Hingga kini, perkara dugaan korupsi yang menyeret Syaefudin masih dalam proses hukum. Status tersangka yang disandangnya belum dapat disamakan dengan putusan bersalah, sehingga perkembangan kasus tersebut tetap perlu menunggu proses hukum lebih lanjut.
(kpl/gtr)
Advertisement















































