1. Kronologi Penangkapan Yoon Suk Yeol

Yoon Suk Yeol, mantan presiden Korea Selatan, terpaksa berhadapan dengan hukum setelah berulang kali mengabaikan panggilan pemeriksaan terkait deklarasi darurat militer yang kontroversial pada Desember 2024.

Keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer sebagai reaksi terhadap tindakan Majelis Nasional yang ia anggap mengancam stabilitas negara memicu gelombang ketegangan.

Meskipun upaya pertama untuk menangkapnya pada awal Januari terhalang oleh perlawanan dari staf keamanan presiden, penyidik akhirnya berhasil menerobos kompleks kediaman presiden pada 15 Januari 2025 dengan bantuan tangga dan jalur pendakian, setelah melewati blokade dari pengacara dan pendukungnya.

Kini, Yoon Suk Yeol dibawa ke kantor CIO di Gwacheon untuk menjalani pemeriksaan, menandai awal dari proses hukum yang akan menentukan nasibnya terkait tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Mengapa Yoon Suk Yeol Ditangkap?

Penangkapan Yoon Suk Yeol mengguncang panggung politik Korea Selatan, berawal dari keputusan kontroversialnya untuk memberlakukan darurat militer pada Desember 2024. Ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan militer ke Gedung Majelis Nasional demi menghentikan upaya parlemen yang ingin mencabut deklarasi darurat tersebut.

Tindakan ini memicu kemarahan oposisi yang menilai langkah Yoon sebagai pemberontakan, menggunakan kekuatan militer untuk menjaga kursi kekuasaannya di tengah krisis politik yang mencekam.

Meskipun Yoon bersikeras bahwa langkahnya adalah "tindakan pemerintahan" untuk melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh parlemen, penyidik kini tengah menyelidiki dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukannya selama masa darurat tersebut.

Tuduhan ini mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, yang akhirnya berujung pada pemakzulan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024.

"Tak seperti saat percobaan pertama kami, kini tak ada personel maupun staf Dinas Keamanan Presiden yang menolak pelaksanaan (perintah penangkapan)," terang, seorang pejabat CIO, merujuk ANTARA.

3. Siapa yang Berwenang Memecat Presiden di Korea Selatan?

Dalam sistem presidensial Korea Selatan, pemakzulan presiden bukanlah hal yang sepele, melainkan melalui serangkaian langkah hukum dan politik yang ketat. Sesuai dengan konstitusi, Majelis Nasional memiliki hak untuk mengajukan usulan pemakzulan jika presiden terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti pengkhianatan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk meloloskan usulan tersebut, dukungan dari dua pertiga anggota parlemen yang hadir dalam sidang paripurna sangatlah krusial. Selanjutnya, tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk meneliti dan memutuskan apakah tuduhan yang diajukan memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

Jika pemakzulan disetujui, presiden akan kehilangan jabatannya. Dalam konteks terbaru, pemakzulan Yoon Suk Yeol telah disetujui oleh Majelis Nasional pada Desember 2024, dan kini semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi yang diharapkan memberikan putusan final dalam waktu 90 hari ke depan.

4. Dampak Penangkapan Terhadap Stabilitas Korea Selatan

Penangkapan Yoon Suk Yeol mengguncang panggung politik Korea Selatan, memicu reaksi beragam dari masyarakat. Para pendukungnya berteriak keras, menuduh oposisi berusaha memanfaatkan hukum untuk kepentingan politik, sementara pihak oposisi merayakan momen ini sebagai simbol kemenangan demokrasi dan supremasi hukum.

Di kancah internasional, perhatian tersita pada langkah berani Korea Selatan dalam menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Namun, di balik sorotan itu, muncul kekhawatiran akan ketegangan politik yang berkepanjangan, mengingat polarisasi yang semakin tajam di kalangan rakyat.

Proses hukum Yoon Suk Yeol pun akan menjadi ujian krusial bagi lembaga peradilan negara ini, dalam mempertahankan independensi dan integritas di tengah gempuran tekanan politik yang kian memanas.

5. Mekanisme Pengganti Presiden Jika Dimakzulkan

Jika presiden Korea Selatan terpaksa dipecat melalui proses pemakzulan, maka wakil presiden atau pejabat tinggi lainnya akan segera mengisi kursi kepresidenan sementara.

Dalam kerangka sistem presidensial yang diatur oleh konstitusi Korea Selatan, pemilihan presiden baru wajib dilaksanakan dalam waktu 60 hari setelah pemakzulan resmi berlaku, demi menjaga kelangsungan pemerintahan dan stabilitas politik di tengah pergantian kekuasaan.

Selama masa transisi ini, pemerintahan sementara bertugas menjaga roda negara tetap berputar dan memastikan kebijakan-kebijakan penting tetap berjalan.

Melansir dari Liputan6 Global, jika kekuasaan presiden Yoon dihentikan akibat pemakzulan, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan negara.

6. Mengapa Presiden Yoon Suk Yeol ditangkap?

Yoon telah ditangkap dengan tuduhan serius terkait penyalahgunaan kekuasaan dan pemberontakan, yang berakar dari langkah kontroversialnya dalam mendeklarasikan darurat militer pada bulan Desember 2024.

7. Bagaimana proses pemakzulan presiden di Korea Selatan?

Proses pemakzulan dimulai dengan usulan yang diajukan oleh Majelis Nasional, kemudian melewati tahap pemeriksaan yang ketat oleh Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya mencapai keputusan akhir yang menentukan nasibnya.

8. Apa dampak penangkapan presiden terhadap stabilitas negara?

Penangkapan ini memicu gelombang polarisasi politik yang mengguncang negeri, sekaligus menjadi ujian berat bagi kekuatan sistem hukum dan demokrasi Korea Selatan.

9. Siapa yang menggantikan presiden jika dimakzulkan?

Dalam situasi mendebarkan ini, wakil presiden atau pejabat tinggi lainnya akan segera mengisi posisi kosong secara sementara, sementara rakyat bersiap-siap untuk menyaksikan pemilihan presiden baru yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu 60 hari ke depan.