Kapanlagi.com - JJ Amstrong Sembiring seorang praktisi hukum dan juga mantan Capim KPK mengatakan kewenangan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23 E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK.

"Sehingga BPK sebagai lembaga pemeriksa tertinggi harus menghitung kerugian negara secara adil, bijaksana, objektif dan komprehensif terhadap dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk," ucap JJ Amstrong Sembiring.

"Karena sampai sekarang ini hitungan tersebut berasal dari salah satu saksi ahli penyidik, akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo, menyebutkan, kasus timah sepanjang 2015-2022 telah menyebabkan kerugian Rp 271.069.688.018.700. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan (ekologis) Rp 157.832.395.501.025, kerugian ekonomi lingkungan Rp 60.276.600.800.000, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5.257.249.726.025. Selain itu, ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp 47.703.441.991.650," sambungnya.

Amstrong juga mengatakan kasus korupsi di PT Timah itu bak fenomena gunung es. Pasalnya penyalahgunaan izin usaha pertambangan belum semuanya terkuak. Besar kemungkinan modus korupsi yang sama terjadi di perusahaan tambang lainnya.

"Yang jelas secara nyata-nyata dugaan kasus korupsi PT. Timah ini telah mempertontonkan bagaimana praktik tambang ilegal yang seharusnya menjadi bagian dari pengawasan pemerintah dan penegakan hukum dari aparat justru mendapat 'karpet merah' untuk menjalankan bisnisnya," ujarnya.