RANS Entertainment Klarifikasi Proyek Influencer Rp14,69 Miliar yang Dirilis ICW

1. ICW Soroti Pengadaan Influencer di Dua Kementerian

ICW menyoroti pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, anak usaha RANS, bersama Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Total nilai yang menjadi perhatian tercatat Rp14.696.955.002.

Angka itu terdiri dari satu kampanye promosi museum dengan Kementerian Kebudayaan sekitar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP sekitar Rp10,79 miliar. ICW mempertanyakan proporsi anggaran jasa influencer di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah, transparansi pengukuran manfaat, serta spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan jika mencantumkan kanal atau akun tertentu.

Salah satu detail yang ramai dibahas adalah biaya penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 yang tercatat sekitar Rp575,7 juta per penayangan. ICW juga menyinggung potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW menekankan, temuan tersebut merupakan sorotan atas tata kelola pengadaan dan penggunaan anggaran publik. Temuan ini tidak serta-merta menjadi bukti adanya tindak pidana korupsi.

2. RANS Tegaskan Proses Profesional dan Rinci Ruang Lingkup Kerja Sama

Dalam klarifikasinya, RANS menyebut seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak lain dijalankan mengikuti prosedur pengadaan dan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui Inaproc dan e-katalog yang dapat diakses publik. Kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan diarahkan untuk mempromosikan museum di Indonesia lewat konten kreatif dan interaktif, sedangkan kampanye bersama KKP berfokus pada edukasi potensi sumber daya laut dan industri perikanan nasional.

"Melalui kerja sama dengan Kemenbud, RANS mempromosikan museum-museum di Indonesia lewat konten menarik dan interaktif guna meningkatkan kunjungan masyarakat. Selain itu, bersama KKP, RANS memproduksi konten dan menyebarluaskan konten tersebut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sumber daya lautdan industri perikanan yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, mengingat potensi laut Indonesia yang sangat luas. RANS bekerja sama dengan The Dudas-1, mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Cemaga Utara, Natuna," salah satu bunyi klarifikasi RANS Entertainment.

RANS menjelaskan nilai kontrak tidak semata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, dan berbagai aktivitas promosi sesuai ruang lingkup pekerjaan. Penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya, dengan mempertimbangkan jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas, dan deliverables yang disepakati.

Menurut perusahaan, empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 output, termasuk konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan, serta amplifikasi digital. RANS juga menyebut kampanye itu mencatat lebih dari 52,6 juta views kumulatif di berbagai kanal digital saat seluruh kewajiban diserahkan kepada klien.

"Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp14.696.955.002, terdiri dari campaign kemendikbud sebesar Rp3.900.000.002 dan 3 campaign KKP sebesar Rp10.796.955.000 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraaan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati. Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya," sambung klarifikasi tersebut.

3. Respons atas Isu Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad

RANS turut menanggapi perhatian publik mengenai kemungkinan konflik kepentingan, mengingat posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden. Manajemen menekankan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan berkembang sebagai creator-based venture dengan lebih dari 140 juta pengikut, serta berkolaborasi dengan banyak mitra swasta maupun lembaga pemerintah.

RANS juga menyampaikan bahwa sejumlah anak usaha dan kekayaan intelektual, termasuk The Dudas-1, telah dirintis sejak pertengahan 2024, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 dan sebelum adanya penunjukan kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan maupun KKP. Sebagai ilustrasi, The Dudas-1 disebut telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum penunjukan kerja sama dengan KKP.

"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden. RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan follower-nya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah. Anak-anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual seperti The Dudas-1 yang diciptakan sejak pertengahan 2024 dan terbukti berhasil jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP di bulan Oktober 2024 dan sebelum RANS mendapatkan penunjukan dari Kemenbud dan KKP. Sebagai ilustrasi, the Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh the Dudas -1 untuk campaign Bersama dengan KKP," tutup klarifikasi tersebut.

Klarifikasi ini menjadi bagian dari respons RANS atas diskusi di media sosial. Di sisi lain, sorotan ICW mengenai transparansi pengadaan, efektivitas penggunaan anggaran publik, dan potensi konflik kepentingan tetap menjadi perhatian.