CLOSE

Sarwendah Bantah Isu Penggelapan Sertifikat Vila Ruben Onsu, Pegang Akta 39

Sarwendah Bantah Isu Penggelapan Sertifikat Vila Ruben Onsu, Pegang Akta 39
Sarwendah Bantah Isu Penggelapan Sertifikat Vila Ruben Onsu © KapanLagi.com/Budy Santoso

Kapanlagi.com - Sarwendah melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan penggelapan sertifikat vila di Bogor milik Ruben Onsu. Pihak Ruben menilai Sarwendah menguasai surat tanah tersebut sepihak, sementara tim hukum Sarwendah menegaskan penahanan dokumen mengacu pada klausul perjanjian yang tertuang dalam akta.

"Sekali lagi, apapun pendapatnya kita hargai. Itu hak seseorang untuk menjelaskan terkait pendapat hukumnya. Namun dari sisi saya, dari sisi kita, menyarankan baiknya dipelajari kembali klausul perjanjian itu. Dan perlu diingat, ada klausul yang menjelaskan bahwa terkait dengan pembagian pihak pertama diwajibkan untuk menyelesaikan untuk pembayaran sesuai yang ada pada Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3," ujar kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, S.H. saat ditemui di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

"Itu sudah jelas. Apa bunyinya? Yaitu permasalahan BCA yang harus diselesaikan. Artinya begini lho, di bagian aset yang dimiliki RO itu banyak sekali nama hak miliknya atas nama Sarwendah. Jadi kalau itu mau dibalik nama termasuk mau serah terima, artinya Ruben harus menyelesaikan ini dulu," sambungnya.

1. Bantahan Penggelapan dan Syarat Balik Nama

Sarwendah © KapanLagi.com/Budy Santoso

Pihak Sarwendah menyebut penyerahan surat vila serta proses balik nama hanya dapat dilakukan setelah kewajiban pinjaman dilunasi sesuai perjanjian. Atas dasar itu, tudingan pidana dinilai tidak memiliki landasan.

"Betul. Jadi itu bukan bentuk penahanan, tapi itu juga diatur dalam akta. Kecuali itu sudah diselesaikan, kecuali permasalahan kredit ini sudah selesai, sudah clear. Jadi sudah balik nama atas nama Sarwendah, terus juga balik nama dari nama Sarwendah ke RO. Kalau itu masih ditahan, itu baru penggelapan," katanya.

"Jadi semuanya harus dipelajari secara detail. Jadi jangan gegabah bahwa ini penggelapan segala macam. Pastikan, apalagi terkait hal ini, ada sebab akibat. Kenapa begini atau begitu kan. Jadi kalau menurut saya terlalu prematur kalau tuduhan itu sebagai penggelapan," sambungnya.

2. Semua Kembali ke Akta 39

Jaenudin menegaskan rujukan utama seluruh kesepakatan adalah Akta 39 yang telah disepakati para pihak. Ruben disebut sebagai pihak yang menandatangani perjanjian pembagian dalam akta tersebut.

Ia menambahkan, perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan pelaksanaan Akta 39, bukan menyangkut perjanjian kredit dengan bank. Penekanan ini, menurutnya, penting agar posisi permasalahan tidak bergeser.

"Oh jelas. Sekarang pertanyaannya, yang tanda tangan di Akta 39 siapa? Ini kan terkait wanprestasi terhadap pelaksanaan Akta 39. Ya kan? Bukan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit dengan bank. Jadi itu pendapat saya tanpa mengurangi hormat pendapat dari pihak RO," katanya.

3. Menanti Respons Hukum dari Pihak Ruben

Pihak Sarwendah saat ini menunggu tanggapan resmi dari kuasa hukum Ruben terhadap somasi yang telah dilayangkan. Respons tersebut diharapkan menjadi dasar penyelesaian polemik.

Harapan lain yang disampaikan, balasan somasi dari pihak pengacara Ruben dapat memperjelas langkah hukum kedua belah pihak agar proses selanjutnya berjalan sesuai koridor perjanjian.

"Kalau saya sih yakin bahwa Bang Minola akan merespon somasi. Ya, kita tahu lah sekelas Bang Minola kan, beliau sudah tahu harus seperti apa. Saya yakin Bang Minola akan membalas, akan merespon somasi," pungkasnya.

Rekomendasi

Trending