Kapanlagi.com - Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA), Seto Mulyadi, menduga ada keterlibatakan aparat penegak hukum dalam perdagangan anak di Batam.

"Diduga ada aparat yang terlibat di dalamnya (perdagangan anak, Red)," kata pria yang akrab disapa Kak Seto itu di Batam, Sabtu (13/1).

Menurut Kak Seto, dugaan itu timbul karena masalah perdagangan anak dan perempuan di Batam tak kunjung usai.

Ia mengatakan, untuk menyelesaikan kasus jual-beli anak, masyarakat perlu mengkritisi kebijakan pemerintah. Apakah peraturan yang didalamnya sengaja membiarkan perdagangan anak terus berlangsung.

Menurut ayah tiga anak itu, peraturan perdagangan masih harus terus dipertegas. Batam dan Bali sempat menjadi zona bebas eksploitasi seks komersial anak pada 2003.

Megawati Soekarnoputri, yang kala itu menjadi presiden mencanangkan kampanye pencegahan eksploitasi seksual komersial anak.

Pencanangan Batam dan Bali sebagai daerah bebas eksploitasi seks komersial anak didasarkan pada banyaknya kasus perdagangan anak di dua kota itu.

Anak-anak dan perempuan di bawah umur dipekerjakan di tempat tempat hiburan terselubung, seperti di karaoke, pub, massage/panti pijat, bar dan diskotik untuk dijadikan sebagai pekerja seks.

Hal tersebut juga disadari oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, yang pada bulan Desember tahun lalu mengategorikan Batam sudah menjadi daerah pengirim sdalam perdagangan anak dan perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama Deputi V bahkan mendirikan Gedung Nusa Bangsa sebagai Pusat Pengembangan Pemberdayaan Perempuan (P4) dan Children Centre yang bekerja sama dengan badan dunia untuk anak-anak Unicef.