Kapanlagi.com - Sebuah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Barisan Merah Putih (BMP), mengecam keras perlakuan Pangeran Negara Bagian Kelantan Malaysia, Tengku Muhammad Fakhry, terhadap istrinya Manohara Odelia Pinot yang diduga kerap menjadi sasaran tindak kekerasannya.Kecaman keras terhadap perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Fakhry terhadap Manohara yang juga seorang model blasteran Indonesia-Prancis, diungkapkan pihak BMP dalam aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jl HR Rasuna Said Jakarta Selatan, Selasa (25/5). Sekitar 30 pengunjuk rasa datang dengan membawa foto Fakhry dan pamflet yang di antaranya bertuliskan, 'Kami Bangsa Indonesia Bermartabat Bukan Properti Malaysia'. Mereka juga melakukan aksi melempari pagar Kedubes Malaysia dengan telur dan tomat. Ketua BMP, Silfester Matutina yang memimpin aksi unjuk rasa itu mengatakan bahwa pihaknya mengecam keras tindakan Fakhri kepada Manohara dan menganggap tindakan itu di luar batas kemanusiaan. "Kami mengutuk keras sikap pemerintah Malaysia yang telah melakukan pembiaran dan atau menutup mata atas tindakan biadab dari Tengku Muhammad Fakhry dan keluarga Kerajaan Kelantan terhadap Manohara," tandasnya. BMP mengharapkan pihak Fakhry membuka pintu dialog, agar pintu silaturahmi antara Manohara dengan keluarganya, namun bila tidak mau dialog maka BMP akan melakukan tekanan yang sebesar-besarnya. Ditambahkan pula, bahwa perlakuan pihak Fakhry terhadap keluarga Manohara merendahkan martabat, karena menganggap Daisy Fajarina, ibunda Manohara gila hanya karena ingin bertemu buah hatinya. "Bila ibu dari Manohara gila, bisa saja pihak Fakhry mempertemukan Manohara dengan anggota keluarga yang lain, bila memang tidak ada indikasi penyiksaan," kata Silfester. Terkait kasus Manohara itu, BMP mengaku memiliki sejumlah bukti namun Silfester enggan menyebutkan bukti yang dimaksud lantaran hendak melaporkan kasus itu ke Mabes Polri. Selain itu, pihak BMP juga membuka diri untuk menjadi mediasi, bila pihak pemerintah Malaysia dan Indonesia dalam penyelesaian kasus Manohara.