1. Perlu Pembuktian Teliti

Menurut Fahmi, kasus ini memerlukan proses pembuktian yang teliti. Ia menyoroti bahwa pasal-pasal yang disangkakan kepada Nikita, terutama terkait dugaan pemerasan, masih memerlukan interpretasi mendalam.

"Bapak Humas hanya membacakan pasal yang disangkakan. Apakah itu benar-benar terjadi kan membutuhkan pembuktian," tambahnya.

2. Komunikasi Awal dari Pihak Pelapor

Fahmi juga mempertanyakan logika di balik tuduhan pemerasan tersebut. Ia menyebutkan bahwa komunikasi awal dalam kasus ini justru dilakukan oleh pihak pelapor.

"Bagaimana orang melakukan pemerasan, sementara Nikita yang dihubungi duluan? Itu aneh. Yang memulai komunikasi duluan kan pelapor kepada Mail," kata Fahmi.

3. Tak Ada Unsur Pemerasan

Sebagai kuasa hukum, Fahmi memastikan bahwa tidak ada unsur pemerasan dalam kasus ini. Ia menjelaskan bahwa percakapan antara Nikita, asistennya Mail, dan pelapor hanya sebatas permintaan bantuan terkait ulasan produk.

"Saya pastikan, nggak ada pemerasan. Kalau menurut saya, sebagai kuasa hukum, tidak ada pemerasan. Yang ada permintaan bantuan. Nikita diminta mereview yang baik-baik. Setelah itu dikontrak, kontraknya akan dibayar lagi, suruh ingatkan," jelasnya.

4. Percakapan Kasus Ini Sudah Tercatat

Fahmi mengungkapkan bahwa semua percakapan terkait kasus ini sudah tercatat, termasuk komunikasi antara pelapor dengan Mail. Ia berharap penyidik bisa bersikap objektif dan adil dalam menangani kasus ini, mengingat sorotan masyarakat yang begitu besar.

Kasus ini bermula dari laporan seorang pengusaha skincare berinisial RGP ke Polda Metro Jaya pada Desember 2024. Dalam laporannya, RGP menuduh Nikita Mirzani melakukan pengancaman dan pemerasan setelah terjadi komunikasi melalui media sosial dan WhatsApp. Kini, proses hukum terhadap Nikita Mirzani dan asistennya masih terus berjalan.

"Saya minta, ini betul-betul tegak lurus lah, polisi, penyidik. Jangan main-main dalam kasus ini. Ini menyangkut reputasi kepolisian juga soalnya, karena kasus ini disoroti masyarakat," tegas Fahmi.