Karena Kasus Eko Patrio, Dewan Pers Peringatkan Media Abal-Abal

Diterbitkan: Kamis, 22 Desember 2016 15:15 WIB

Eko Patrio/©KapanLagi.com®/Mathias Purwanto

Kapanlagi.com - Presenter dan politisi Eko Patrio mendatangi Dewan Pers untuk melaporkan media yang menyebar pemberitaan tak benar soal dirinya. Seperti diberitakan sebelumnya, Eko menganggap aksi teroris di Bekasi adalah pengalihan isu dari kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gara-gara pemberitaan tersebut, Eko pun langsung dipanggil Bareskrim Mabes Polri.

Setelah dikonfirmasi, Eko mengaku tak tahu-menahu soal tweet yang ditulis oleh akun atas nama dirinya itu. Suami Viona Rosalina itu hanya punya satu akun Instagram saja. "Pak Eko mengadu ke Dewan Pers terkait pemberitaan. Ada 7 media onlie. Beliau merasa dirugikan," tutur Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, saat ditemui di gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).

"Kita sudah mengklarifikasi apa yang terjadi. Kami menemukan tembusan terhadap media-media itu. Kami meriset bahwa ini bukan media seperti yang disebutkan UU. Ada 3 media yang berlandas blogspot. Tapi seolah-olah mereka menampilkan media," jelas Yosep.

Eko Patrio sambangi Dewan Pers, adukan kejadian yang dialaminya/©KapanLagi.com®/Mathias Purwanto

Pihaknya juga melakukan verifikasi terhadap 4 media lainnya yang masuk daftar Dewan Pers. "Inilah bedanya produk jurnalistik yang dilakukan wartawan (yang) mengerti kode etik dengan blogger. Ini kejahatan menggunakan ruang cyber. Dewan Pers sudah meneliti bahwa Pak Eko jadi korban kejahatan cyber," lanjutnya.

Dewan Pers kemudian memberikan surat kepada kuasa hukum Eko, untuk melanjutkan aduan ke pihak kepolisian. Yosep pun memberikan peringatan keras kepada blog-blog yang mengaku sebagai media dan menyebarkan berita fitnah.

"Ini menjadi peringatan juga, media buzzer, atau abal-abal, jangan kalian mengerjai masyarakat. Apalagi Pak Eko anggota DPR. Kalau ada proses hukum, ini jadi pelajaran bagi teman-teman yang masih bermain. Nanti kita akan memberikan tanda kepada media online dan cetak yang terverifikasi ke Dewan Pers. Kalau ada yang tidak terverifikasi akan berhadapan dengan kepolisian," tandasnya.