Kapanlagi.com - Sekitar 100 orang yang mengaku tergabung dalam Laskar Merah Putih meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi pihak yang memediasi atau menengahi dalam kasus Manohara Odelia Pinot. "Kami datang ke Kantor Perwakilan PBB untuk meminta badan dunia ini sebagai pihak yang bisa memediasi permasalahan Manohara," kata seorang orator Laskar Merah Putih yang dipimpin Edi Hartawan dalam aksi di depan Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Senin (11/5). Menurut dia, sudah saatnya bagi PBB untuk turun tangan secara aktif dalam menangani persoalan itu terlebih Indonesia merupakan bagian dari keluarga besar PBB. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar memakai baju loreng tersebut juga tampak membawa bendera Merah Putih, berbagai spanduk, dan gambar Manohara. Aksi demonstrasi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin yang menuju ke arah Bundaran Patung Kuda mengalami kemacetan. Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar di Kuala Lumpur, Rabu (6/5), meminta kepada tiga utusan Sultan Kelantan, agar ada orang KBRI Kuala Lumpur bertemu dan berkomunikasi dengan Manohara untuk melihat kondisi sebenarnya. Dubes Dai menerima tiga utusan Sultan Kelantan antara lain orang kepercayaan Sultan Kelantan, Engku Rajhan dan sahabat Tengku Fakhry, Mohd Soberi Safii di KBRI Kuala Lumpur untuk menjelaskan persoalan kasus Manohara, kondisi belakangan ini sekaligus menunjukkan bukti-bukti berupa foto dan bukti transfer uang. Menurut Engku Rajhan, Manohara kini sedang berlibur bersama suaminya dan kondisi istri Pangeran Sultan Kelantan itu bertambah gemuk. "Manohara kini sedang liburan bersama suaminya di Pulau Redang, Terengganu. Kini dia bertambah gemuk dan selalu senang bersama dan mendampingi suaminya," kata Engku Rajhan. Di tempat terpisah, Juru Bicara Kelompok Pakar (Eminent Person Group) Indonesia Musni Umar menilai kasus tersebut adalah masalah pribadi yang dapat diselesaikan keluarga Manohara dan Fakhry dengan sebaik-baiknya melalui mediator pihak ketiga dari keluarga masing-masing. Musni juga berharap kasus tersebut tidak mengganggu hubungan harmonis masyarakat antar kedua negara serumpun tersebut.