1. Bukan EO

Minola juga mempertanyakan anggapan bahwa penyelenggara konser atau event organizer (EO) bertanggung jawab atas pembayaran hak cipta. Ia menegaskan bahwa yang menggunakan lagu tetap pelaku pertunjukan, dalam hal ini Agnez Mo.

"Kita berpikir siapa sih orang yang melakukan pertunjukan penciptaan, bisa orang parkir? Bisa EO? Udah pasti yang melakukan pertunjukan penciptaan pelaku pertunjukan, logikanya kan seperti itu," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut bahwa dalam sidang, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Agnez Mo mencantumkan pembayaran royalti dalam kontrak konsernya. "Logika berpikir ini juga yang kami sampaikan dalam persidangan," katanya.

2. Sudah Tempuh Berbagai Cara

Sementara itu, Minola mengungkapkan bahwa gugatan ini tidak diajukan begitu saja. Ia sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui berbagai cara sebelum akhirnya menempuh jalur hukum.

"Ari juga tidak serta-merta ajukan gugatan. Ada prosesnya, melalui pembicaraan melalui manajemennya, kemudian ada somasi, tapi kan tidak ada tanggapan. Tidak ada respon. Mungkin menganggap apa yang diperjuangkan Ari itu bullshit. Yakin dengan apa yang dipikirkan selama ini nggak ada, lho padahal itu ada," ungkap Minola.

3. Aturan yang Berlaku

Minola juga menyinggung soal aturan yang berlaku dalam kasus ini. Menurutnya, tidak bisa ada peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan UU Hak Cipta.

"Kalau ada aturan-aturan di bawahnya, pertanyaan saya, apakah boleh peraturan di bawah UU bertentangan dengan UU? Jadi kalau dibilang ada PP ini, ada statuta LMK misalnya, ini boleh nggak secara logika hukum? Ya udah pasti nggak boleh. Kalau terjadi perbedaan pertentangan, kira-kira yang dimenangkan yang mana, PP atau UU?" tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pasal 23 memang menyebutkan bahwa penggunaan lagu diperbolehkan sepanjang ada pembayaran kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, dalam kasus ini, masalahnya terletak pada izin yang seharusnya diperoleh dari pencipta lagu.

"Di dalam Pasal 23 ayat 5 memang ada kata-kata yang mengatakan sepanjang dilakukan pembayaran kepada LMK boleh-boleh saja digunakan. Tapi ini konteksnya hak ekonomi pelaku pertunjukan," jelasnya.

4. Tak Perlu Diperdebatkan di Luar Jalur Hukum

Menurutnya, Pasal 9 ayat 2 sudah dengan jelas mengatur bahwa penggunaan karya cipta dengan tujuan komersial harus mendapat izin langsung dari pencipta.

"Di Pasal 9 ayat 2 dikatakan orang yang menggunakan karya cipta dengan tujuan komersial harus mendapat izin dari penciptanya. Jadi bukan dibilang bayar royaltinya dulu, kemudian ayat 3-nya lo boleh pakai asal bayar, itu nggak ada," tegasnya.

Selain itu, Pasal 113 menyebutkan bahwa pertunjukan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta bisa dikenakan sanksi, baik berupa hukuman kurungan maupun denda hingga Rp500 juta.

"Di Pasal 113 dikatakan, kalau pertunjukan itu dilakukan tanpa ada izin maka ada sanksinya, baik kurungan badan maupun uang Rp500 juta. Ini kita bicara bab ini," ucapnya.

Minola menegaskan bahwa kasus ini sudah diputuskan di pengadilan, sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan di luar jalur hukum. "Bukan hanya kami yang berpendapat itu ada, Pengadilan Niaga pun berpendapat itu ada. Maka gugatan kami diterima, tidak dikabulkan eksepsinya dan kemudian diputus pokok perkaranya. Jadi kan pertarungannya sudah selesai, kenapa lagi dibawa-bawa ke pertarungan di luar peradilan, yang memperdebatkan segala sesuatunya," katanya.