Arie Wibowo Mencari Pembantu’ Diprotes Organisasi Perempuan

Kapanlagi.com - Tayangan Reality Show, 'Ari Wibowo Mencari Pembantu' (AWMP) diprotes oleh Gerakan Advokasi Perlindungan Hukum Pekerja Pembantu Rumah Tangga (GAPH-PRT) yang merupakan gabungan beberapa organisasi perempuan seperti LBH-APIK Jakarta, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), Serikat Tunas Mulia Yogyakarta (STMY), Gabungan Operata (Organisasi Pekerja Rumah Tangga) Jakarta, dan Jaringan Masyarakat Miskin Kota.

"Tayangan itu tidak berpegang pada konsep kesetaraan dan tidak berangkat dari hubungan saling membutuhkan," kata Susi Apriyanti, koordinator STMY di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro, Jakarta, Jumat (17/6).

Ia juga menyatakan AWMP sangat jauh dari kenyataan yang ada, kehidupan Pembantu Rumah Tangga (PRT) di negeri ini karena semata-mata hanya menonjolkan "hiburan" dan meninabobokkan penonton terhadap persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh beratus-ratus PRT Indonesia baik di dalam dan di luar negeri.

"Mulai dari upah, beban kerja yang berat, jam kerja yang panjang, tidak ada hari libur, hingga berbagai bentuk penganiayaan, pelecehan seksual serta menjadi korban trafficking," jelasnya.

Susi, yang didampingi oleh Direktur LBH-APIK, Ratna Batara Munti; Koordinator Jaringan Nasional (Jala) PRT, Lita Anggraeni; dan Koordinator Operata, Umi Munawaroh, mengatakan kompensasi upah Rp10 juta per bulan untuk satu tahun dalam AWMP tersebut jelas bukan merupakan solusi untuk memperbaiki kesejahteraan PRT (sesungguhnya).

"Penyelenggaralah yang paling diuntungkan dengan mengeksploitasi realita PRT tersebut melalui audisi-audisi yang sudah bertahan dan bakal lebih diuntungkan lagi ketika kelak acara ini mulai ditayangkan," ujarnya.

Apalagi, tambahnya, proses rekrutmen AWMP mencerminkan fenomena rekrutmen yang sarat dengan bias kepentingan penyalur serta pengguna jasa karena rentan dengan eksploitasi

Acara itu, dianggapnya juga menyebarkan kebohongan dan sikap tidak kritis di masyarakat, yang tentunya tidak sesuai dengan misi nasional media. "Tayangan tersebut hanya akan membentuk opini bahwa persoalan kemiskinan, penderitaan, kekerasan adalah persoalan keberuntungan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur LBH APIK, Ratna Batara Munti mengatakan tayangan itu menguburkan kenyataan seolah-oleh permasalahan PRT adalah masalah keberuntungan. "PRT tidak memiliki posisi tawar dalam tayangan ini," jelasnya.

Yang penting baginya adalah tayangan tersebut dikemas sebagai hiburan. "Inilah yang menjadi permasalahan prinsipil yang sulit diatasi," tuturnya.

Pada akhir pernyataan mereka, Koordinator STMY, Umi Munawaroh mengatakan pihaknya menuntut SCTV dan MD Entertainment untuk menghentikan tayangan tersebut dan meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan UU no 32/2002 untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia.