Kapanlagi.com - Sila kelima dari Pancasila yang berbunyi 'Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia' secara tidak langsung meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah akan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat melalui upaya-upaya, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakatakan pentingnya membayar pajak. Mengapa? Karena lebih dari 70% belanja negara dalam APBN berasal dari pajak.
Beberapa kasus pelanggaran pajak yang pernah terjadi menggerakkan anggota Direktorat Jenderal pajak (Ditjen Pajak) untuk melakukan reformasi agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa.
Seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, kaum selebritis pun diharuskan untuk membayar pajak. Lukman Sardi, salah satu artis yang saat ini juga menjajaki bisnis di bidang kuliner baru saja membuka resto and lounge di kawasan Kemang. Tempat yang menyajikan western food ini dinamakan Publo.
Diwawancarai lewat telepon oleh tim KapanLagi.com® pada Kamis (19/7), sang aktor mengaku sangat mendukung whistleblowing system yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).  "Reformasi adalah perubahan menuju kebaikan. Saya sangat setuju dengan whistleblowing system karena masyarakat juga berperan nyata dalam mewujudkan sistem yang bersih. Semoga bukan hanya sistemnya saja yang direformasi, tapi oknum-oknum yang terlibat di dalamnya juga," ucap Lukman Sardi menanggapi reformasi birokrasidi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
Putra violis Idris Sardi ini juga mengaku taat membayar pajak. "Kebetulan saya memang selalu membayar pajak setiap tahunnya, karena toh uang tersebut semestinya kan juga digunakan untuk mempermudah hidup rakyat," akunya.
Lantas, bagaimana pendapatnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang berhasil diusut oleh KPK? "Rasanya sangat miris, saat mengetahui kalau oknum-oknum pelaku atau istilahnya 'orang dalam' juga melakukan kecurangan-kecurangan yang impactnya sangat merugikan untuk masyarakat. Pajak itu kan dikeluarkan oleh rakyat untuk membangun dengan harapan akan balik ke rakyat lagi. Penggelapan yang  terjadi ini bahaya karena rakyat jadi merugi, terlebih lagi karena oknum pelaku menyalahgunakan posisi mereka. Untungnya semua kasus penggelapan pajak ini berusaha untuk diuraikan lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," jawabnya.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sendiri merupakan institusi pertama yang menggunakan whistleblowing system. Hal ini merupakan bukti keseriusan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk berperan aktif dalam menciptakan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Indonesia.
Namun, lepas dari berita tentang kasus penggelapan pajak. Lukman mengaku belum pernah mendapatkan kesulitan akibat ulah oknum pegawai Ditjen Pajak yang menyalahgunakan wewenang. "Kebetulan saya memang biasanya tidak mengurus pajak sendiri, tapi sudah ada orang yang membantu saya, untungnya sampai saat ini saya sendiri juga belum pernah mengalami langsung pengalaman yang tidak mengenakkan tersebut," paparnya.
Melihat usaha reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tentu menambah optimisme masyarakat untuk menciptakan institusi yang transparan serta penggunaan dana pajak yang sebenar-benarnya untuk mempermudah hidup rakyat. Pria yang pernah menyabet piala untuk gelar aktor terbaik inipun berharap banyak demi kemajuan Reformasi Birokrasi Pajak di masa mendatang.
"Karena kasus korupsi marak terjadi di kalangan pegawai negeri. Saya harap pemerintah memiliki kebijakan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan di kalangan pegawai negeri untuk meminimalisir hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, dan tentu saja perubahan seperti apapun harus dimulai dari diri sendiri. Kita sebagai masyarakat juga harus membayar pajak dengan benar. Mudah-mudahan hak rakyat juga dikembalikan dengan benar," harapnya.