1. Tak Kunjung Dibatalkan

"Jadi ini ibu Sinta, beliau tantenya mas Okan. Beliau ini punya sebidang tanah di kota Semarang, di Jalan Rinjani, luasnya sekitar 1200 meter persegi. Tanah ini beliau miliki, fatwa HGB-nya sejak tahun 1986," buka Sri Dharen.

Masalah pertama muncul ketika pihak lain secara tiba-tiba berhasil menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) baru di atas tanah milik Sinta. Meski pelaku pemalsuan pertama sudah diproses hukum, sertifikat palsu tersebut tak kunjung dibatalkan oleh pihak BPN hingga akhirnya kedaluwarsa dengan sendirinya.

"Sudah sempat dilaporkan pada pihak yang berwajib pada waktu itu, dan yang melakukan pemalsuan sudah diproses dan ditahan. Berarti kan otomatis HGB yang mereka terbitkan adalah produk cacat hukum," lanjut Sri Dharen.

2. Surat Rekomendasi

Puncak kekesalan Sinta terjadi pada tahun 2020. Seorang lurah baru di wilayah tersebut justru mengeluarkan surat rekomendasi yang menguntungkan pihak lawan, hingga HGB mereka bisa ditingkatkan menjadi Hak Milik. Anehnya, surat itu dicabut kembali dengan alasan "khilaf", yang kini menjadi dasar laporan mereka ke Bareskrim.

"Lurah tersebut malah memberikan surat rekomendasi pada pihak lawan, yang menjadi alasan ditingkatkannya HGB itu menjadi hak milik... Setelah dikeluarkan surat rekomendasi tidak sengketa, tgl 11 bulan 5 dia cabut kembali pernyataan, dengan alasan khilaf mengeluarkan surat. Ini lah yang menjadi alasan laporan kami," tegas Sri Dharen.

3. Dukungan Keluarga

Okan Kornelius menjelaskan bahwa perannya adalah sebagai bentuk dukungan keluarga. Ia merasa terpanggil untuk membantu setelah melihat perjuangan tantenya yang tak kunjung usai. Okan pula yang menghubungkan tantenya dengan kuasa hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Sebenernya saya di sini karena awalnya ada yang telepon saya, dan menceritakan kegelisahan tante yang cukup lama dan menghadapi jalan buntu. Beliau lebih paham mengenai masalah pertanahan dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kami saling support untuk mencari keadilan," pungkas Okan.