Rico Ceper: Pajak Adalah Masalah Kepercayaan

Kapanlagi.com - Indonesia merupakan Negara demokrasi yang pemerintahannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Mungkin itu yang bisa kita petik untuk menanggapi issue boikot pajak yang tengah hangat beberapa waktu belakangan ini. Boikot pajak tentu dapat mengganggu jalannya pembangunan Negara yang sedang berkembang. 
Jika boikot pajak merugikan bangsa dan Negara, apa pendapat dari salah satu penyiar di Jakarta, Rico Ceper mengenai hal ini? “Dulu saya sangat mendukung Pajak tapi karena banyak peristiwa belakangan ini yang bertubi-tubi, saya kalau mendapat pertanyaan seperti itu fifty-fifty. Negara yang sudah maju pun tetap membutuhkan pajak karena itu hasilnya berguna banget untuk pembangunan, karena banyak hasil-hasil nyata untuk pembangunan itu betul. Tapi kita tidak pungkiri bertahun-tahun juga orang yang bermain-main dengan pajak entah itu oknum-oknum dari institusi pajak ataukah yang melibatkan elit politik dan itu membuat saya geram,” ungkapnya.
Tak tanggung tanggung, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memberikan sanksi tegas berupa denda bagi Wajib Pajak yang mengikuti anjuran boikot pajak dan melupakan kewajiban perpajakannya.
“Untuk masalah denda, tergantung dari sudut pandang apa, kalau memang ingin menipu, ada Wajib Pajak yang ingin melarikan pajak, saya sangat setuju diberikan denda. Tapi ada pertanyaan juga dialokasikannya kemudian ke mana? Apa dikembalikan ke masyarakat?” ujarnya.
“Pajak sekarang harus berbenah, terutama perusahaan-perusahaan besar yang pandai menyiasati soal pajak, harus segera ditangani. Karena kalau dari kalangan atas terlalu banyak pengusaha dan penguasa pajak berkong kalikongnya gampang, oknumnya yah. Indonesia rakyatnya banyak, kalau setengah aja penduduknya bayar pajak sudah kaya bener ini, kalau pengalokasiannya aja merata sudah pasti pembangunannya bagus. Ini masalah kepercayaan kalau menurut saya.” tambah presenter ini.
Presenter olahraga ini pun setuju bahwa Dijten pajak tidak dapat dipersalahkan atas korupsi yang terjadi. “Pegawai pajak tidak bisa serta merta dipersalahkan ke mereka. Karena memang bukan rahasia umum lagi badan-badan usaha milik Negara misalnya yang memang 'sapi perah' dari elit politik nah giliran ada penyelidikan yang diceburin yang di pajak deh. Kalau menurut saya jangan dipersalahkan orang pajaknya dong, kita sistematis lah masih banyak orang pajak yang benar itu. Dilema juga pasti dari mereka mungkin karena dapat tekanan,” imbuhnya.
Lantas, apa tanggapannya jika boikot pajak adalah kontraprestasi atau usaha bersama untuk membangun bangsa?
“Saya menempatkan diri sebagai masyarakat, buat orang-orang yang menyerukan boikot pajak saya setuju apabila ini dijadikan pembelajaran. Itu masyarakatnya yang menyerukan boikot pajak mungkin ada benarnya untuk shock terapi, tapi di satu sisi saya melihat di Negara maju pun di Asia, Eropa bahkan saya pernah ke Afrika kalau tanpa pajak itu memang sulit. Negara maju pun masih membutuhkan apalagi kita Negara berkembang. Pajak itu dibutuhkan banget saya setuju, tapi oknum-oknum inilah saya engga ngerti, gimana caranya membangun kepercayaan,” tutupnya.