Dedi 'Miing' Gumelar: Dunia Lawak Tak Perlu Diatur UU

Kapanlagi.com - Dunia lawak tak perlu diatur Undang-undang karena hingga kini tak ada masalah serius didunia lawak dan mati hidup grup lawak sejak dulu ditentukan mekanisme pasar, kata pelawak Bagito, Dedi 'Miing' Gumelar.

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat antara kalangan artis, pelawak dan pekerja hiburan dengan Komisi X DPR-RI, yang dipimpin Ketua Heri Akhmadi itu, Miing yang mewakili komunitas lawak mengatakan, "para pelawak menjalani hidupnya secara demokratis, karena mereka berkiprah berdasar pilihan rakyat".

"Meski tak perlu diatur dengan UU, para pelawak punya aspirasi yang layak didengar oleh anggota DPR," katanya.

Ia menjelaskan, kami tak perlu diatur dengan UU, namun kami punya imbauan agar BUMN yang melakukan hajatan mengundang pelawak," katanya.

Miing berpendapat pemerintah saat ini perlu melakukan proteksi terhadap pekerja dunia hiburan dengan menempuh kebijakan yang diambil oleh negara-negara lain.

Ia mencontohkan, ketika Bagito diundang ke Australia (1989) untuk pentas, Bagito harus membayar semacam royalti kepada persatuan artis di negeri itu.

Hal serupa juga terjadi pada 1991, ketika Bagito mentas di Amerika Serikat.

"Kami diharuskan membayar dari hasil kerja kami di sana pada persatuan artis setempat," katanya. Oleh sebab itu, Miing mendesak pemerintah agar perlindungan bagi artis domestik dalam kompetisi dengan artis asing segera diwujudkan.

"Apakah Siti Nurhalizah yang dalam sebulan bisa berkeliling pentas di TV swasta kita juga harus membayar kepada organisasi artis Indonesia. Kalau tidak, ini salah artis kita sendiri," katanya.

Banyak artis asing yang begitu mudah berkiprah di Indonesia, sementara negara lain mempersulit artis luar untuk masuk, katanya.

Menurut dia, Indonesia termasuk liberal dalam memberikan peluang masuknya artis mancanegara berkiprah di Indonesia.

"Hal ini juga didukung masyarakat kita yang permisif," kata Miing.

Sementara itu, bintang sinetron Anwar Fuadi yang mewakili kalangan artis film mengatakan, persoalan di organisasi artis film tidak ada. Namun, ia hanya menyesalkan bahwa masih ada film Indonesia yang melecehkan nilai-nilai agama.

Produser film Chand Starwesh yang mewakili pekerja film meminta kalangan DPR untuk terus membantu berjuang memerangi para pembajak.

"Para pekerja film bangkit tanpa bantuan pemerintah, namun kami masih harus berhadapan dengan pembajak film. Seringkali film baru yang belum beredar sudah dibajak," katanya.