Kapanlagi.com - Christine Hakim, aktris senior dan pemeran sosok Cut Nyak Dien, mendukung disahkannya RUU Pemerintahan Aceh menjadi UU oleh DPR-RI, Selasa (11/7), selama hal itu bisa menjadi instrumen perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut dia, dengan kondisi keamanan yang lebih baik di sana, tidak ada alasan bagi rakyat "Serambi Mekah" itu untuk tidak maju karena provinsi itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

"Oleh karena itu saya berharap pengesahan RUU Pemerintahan Aceh (RUU PA) menjadi UU Pemerintah Aceh (UU PA) benar-benar bisa mengatasi berbagai macam persoalan di wilayah itu sehingga Aceh bisa memulai membangun untuk maju semaju daerah lain," katanya sebelum rapat paripurna DPR-RI untuk mengesahkan RUU PA di Jakarta, Selasa.

Christine mengatakan, ia memberikan dukungan penuh terhadap segala macam upaya yang mendorong terciptanya perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam sehingga wilayah itu tidak terus-menerus dalam ketidakpastian hukum dan bisa melakukan pembangunan mental dan fisik untuk kepentingan masyarakatnya.

Menurut dia, Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan mineral yang melimpah, serta tanah yang subur.

"Jadi jika itu bisa dikelola dengan baik, saya yakin Aceh akan tumbuh menjadi wilayah yang maju," kata aktris kawakan bernama lengkap Herlina Natalie Christine Hakim itu.

Mantan salah satu juri di Festival Film Cannes ke-55 2002 di Prancis itu selanjutnya berharap pembangunan Aceh yang sempat terhenti akibat konflik bersenjata dan bencana Tsunami 2004 sehingga mengakibatkan daerah itu tertinggal dibanding daerah lain dapat segera teratasi dengan disahkannya RUU PA itu menjadi UU PA.

Istri Joroen Lezer itu mengatakan, ia datang ke rapat paripurna tersebut karena ingin mengetahui lebih lanjut mengenai RUU PA sekaligus proses pengesahannya.

"Saya baru mengetahui sepotong-sepotong tentang RUU PA dari media jadi tentang isinya secara detail saya belum berani berkomentar. Justru karena itulah saya datang kemari," kata peraih Piala Citra pada FFI 1974 itu.

Dia mengatakan, dirinya mendukung penuh apapun bentuk UU PA itu jika hal itu dapat menjadi instrumen perdamaian di Aceh.

Ketika ditanya tentang pro dan kontra di masyarakat di balik penetapan RUU PA, dia mengatakan hendaknya pihak-pihak yang tidak sependapat tersebut tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok semata.

"Tetapi pikirkan juga kepentingan rakyat banyak. Perbedaan itu hendaknya jangan juga dipertajam sehingga menimbulkan konflik yang lebih rumit. Bukankah musyawarah merupakan penyelesaian terbaik, kenapa tidak gunakan saja itu," katanya.

Dia mengatakan komunikasi merupakan hal yang penting untuk mengatasi berbagai macam persoalan di Aceh. Selain itu pembangunan di Aceh bukan hanya tanggung jawab rakyat Aceh tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.

"Darah Aceh sudah mengalir ke seluruh Indonesia dan Soul of Aceh (jiwa Aceh) juga makin terasa di bumi pertiwi ini. Jadi sudah saatnya kita membangun Aceh kita bersama untuk kepentingan Indonesia," katanya.

Hadirkan Duka Aceh di Jakarta