Marissa Dukung 'Walk Out' Penasihat Hukum Irsjad-Daniri

Anton

Diterbitkan 09 Januari 2007 22:18 WIB

Kapanlagi.com - Marissa Haque menilai tindakan walk out (meninggalkan sidang) yang dilakukan tim penasihat hukum pasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten, Irsjad Djuweli-Achmad Daniri, pada persidangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2006, Senin (8/1), sebagai langkah positif.

Mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang di-recall partainya akibat mencalonkan diri menjadi gubernur Banten ini, di Jakarta, Selasa (9/1), mengatakan, langkah walk out itu sebagai langkah agar masyarakat tahu fakta sebenarnya.

"Masyarakat jadi mengetahui bahwa Ratu Atut dan KPUD Banten berlaku curang dan mengabaikan hukum positif Indonesia," ujarnya.

Tim penasihat hukum itu meninggalkan sidang karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai Harifin Tumpa tidak mengindahkan permintaan keduanya, yang menginginkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadirkan dalam persidangan.

Menurut majelis hakim, sesuai dengan Pasal 106 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 tahun 2004, MA hanya mengadili keberatan terkait dengan hasil penghitungan suara dan presiden tidak perlu dihadirkan ke persidangan.

Setelah menolak mendatangkan presiden, majelis hakim malah meminta kepada penasihat hukum KPUD Banten untuk membacakan jawabannya atas permohonan tersebut. Akibatnya, tim penasihat hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Irsjad Djuweli-Achmad Daniri meninggalkan ruang sidang.

Sementara, mengenai recall Marissa, pada hari Kamis (4/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian anggota DPR dari PDI Perjuangan, Marissa Haque dan mengangkat penggantinya Prof. Wilacandra Wila Supriyadi.

Wilacandra diangkat sebagai anggota DPR untuk menggantikan Marissa Haque, karena ia berada pada nomor urut di bawah Marissa Haque.

DPP PDIP me-recall (mencabut keanggotaan atau memberhentikan) Marissa Haque karena tanpa izin DPP telah mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Provinsi Banten dengan dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).