SELEBRITI

Buntut Polemik Kepemilikan Rumah, Wanda Hamidah Dilaporkan ke Bareskrim Polri Karena Pencemaran Nama Baik

Rabu, 16 November 2022 22:30

Wanda Hamidah ©KapanLagi.com/Muhammad Akrom Sukarya

Kapanlagi.com - Artis serta politisi Wanda Hamidah telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dilaporkan oleh tim kuasa hukum Ketua Umum Pemuda Pancasila bernama Japto Soerjosoemarno dengan pasal pencemaran nama baik.

Laporan ini buntut dari statement-statement yang dikeluarkan oleh Wanda terkait upaya pengosongan rumahnya. Pelaporan sendiri sudah dilakukan sejak dua minggu lalu.

"Saudari Wanda Hamidah sudah dilaporkan di Bareskrim. Laporan atas berita bohong, pencemaran nama baik, nah seperti itu. Sekarang tinggal tunggu perkembangan saja," kata Tohom Purba selaku tim kuasa hukum Japto ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (15/11) petang.

1. Paman Wanda Hamidah Sudah Jadi Tersangka

Sementara itu paman Wanda Hamidah bernama Hamid Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang juga dilakukan oleh tim kuasa hukum Japto Soerjosoemarno di Polda Metro Jaya. Penetapan itu artinya menggugurkan statement yang telah dikeluarkan oleh Wanda.

"Pada Selasa 15 November 2022 kami menerima SP2HP dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan kami atas tindakan pidana yang dilakukan oleh keluarganya Wanda Hamidah yaitu Saudara Hamid Husein. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka," papar Tohom.

2. Awal Mula Masalah

Permasalahan ini bermula pada 13 Oktober lalu di mana rumah dari Wanda Hamidah didatangi pihak Pemerintah Kota Jakarta Pusat, personel Satpol PP serta kepolisian. Mereka melakukan upaya pengosongan atas hunian yang selama ini dirinya tinggali.

Pengosongan tidak tiba-tiba dilakukan karena sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Pusat sudah melayangkan tiga kali somasi. Namun sayang, Wanda tak pernah merespons.

3. Bukan Mafia Tanah

Tim kuasa hukum Japto Soerjosoemarno menegaskan bila tanah rumah tersebut adalah sah milik kliennya. Hal itu tercantum dari dalam Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1000 dan nomor 1001. Yang artinya kliennya bukanlah mafia tanah.

"Dasar kepemilikan Bapak Japto jelas dari SHGB 1000 dan 1001 dari tanah negara bekas SHGB 122 dan 123. Koordinat juga sudah jelas tidak akan salah. Perlu diketahui penyidik sudah memeriksa semua pihak dari BPN Jakarta Pusat, Dinas Perumahan, Walikota, artinya kita bukan di pihak mafia, tapi pihak pemerintah yang mengeluarkan SHGB tersebut," tandas Tohom Purba.

Now that you are AWAKE, it's time for you to wake right now!

Awake
REKOMENDASI
TRENDING