Kapanlagi.com - Proyek pembangunan SPPBE Jatiasih dinilai warga bertentangan dengan aturan yang ditetapkan Pertamina, di mana pabrik SPPBE tak boleh dibangun di tengah pemukiman warga.
Alhasil, warga pun menolak tegas. Penolakan warga RT 07 RW 03 Kelurahan Jatirasa, Jatiasih, Bekasi terhadap pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di wilayah mereka pun akhirnya sampai pada puncaknya.
Pada Kamis (2/8), warga melakukan demo di lokasi SPPBE dan bersikeras menutup lokasi tersebut. Amarah warga ini sebagai buntut adanya kabar akan dikeluarkannya izin pembangunan SPPBE. Mereka menuding aparat seperti Ketua RT dan Ketua RW, telah melakukan kesepakatan dengan pengusaha.
"Warga sepakat menolak pembangunan SPPBE, namun kenapa izinnya tetap diproses," tegas Ki Kusumo sebagai salah satu tokoh masyarakat saat melakukan demonstrasi di Jatiasih, Bekasi (2/8).
"Beberapa warga didatangi dan dipaksa menyetujui pembangunan SPPBE. Mereka dipaksa tanda tangan, kalau menolak dikucilkan. Kami punya bukti rekaman videonya," ungkap produser yang juga paranormal ini, yang menengarai adanya intimidasi yang dilakukan aparat.
Dan Ki Kusumo tak sendiri. Aksi demo warga ini direspon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Komisi B yang menyempatkan datang ke lokasi, antara lain Roni Hermawan (Ketua Komisi B), dan beberapa anggota Komisi B yaitu Muhamad Dian, Marta Susila, Lisbet Morliner dan Hj Ratu Tatu Sukarsih.
"Saya digaji dari uang rakyat, kita hormati aspirasi rakyat. Soal pembangunan SPPBE ini saya akan minta ditangguhkan dulu pemberian izinnya," tandas Roni.
Sementara itu, sekretaris Dinas Tata Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menjelaskan bahwa hingga detik ini pihaknya belum merekomendasikan izin pembangunan SPPBE Jatiasih. Camat Jatiasih, Jarkasih yang berada di lokasi turut menenangkan warga supaya tidak melakukan aksi brutal.