Farhat Abbas Gugat Perdata Untuk Mengganjal Proses Pidana

Rabu, 30 Desember 2015 18:15 Penulis: Ahmat Effendi
Farhat Abbas Gugat Perdata Untuk Mengganjal Proses Pidana Farhat Abbas ©KapanLagi.com/Budy Santoso
Kapanlagi.com - Pihak Farhat Abbas melakukan berbagai cara untuk menghambat proses hukum yang dilayangkan Ahmad Dhani kepada mereka. Mulai dari sidang pra peradilan hingga gugatan perdata dilayangkan mantan suami Nia Daniati tersebut. Ternyata ada motif tersendiri di balik semua tindakan yang mereka jalani.

"Jadi intinya bukan hanya Farhat yang menggugat tapi pihak Dhani juga menggugat balik dalam perkara perdata, yang juga ditolak hakim perdata," ucap kuasa hukum Farhat Abbas, Muh. Burhanuddin, saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (30/12).

Dalam sidang putusan perdata yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember, pihak Farhat memilih untuk tidak hadir. Padahal mereka awalnya yang menggugat Ahmad Dhani, dengan dasar hak memperoleh keadilan.

Sidang perdata Farhat Abbas digunakan sebagai salah satu cara menghambat proses pidana. ©KapanLagi.com/Budy SantosoSidang perdata Farhat Abbas digunakan sebagai salah satu cara menghambat proses pidana. ©KapanLagi.com/Budy Santoso

"Terkait ketidakhadiran kuasa hukum bukan karena faktor tidak menghargai proses sidang tapi karena jadwalnya, di mana tim hukum ada yang acara Natalan dan ada yang keluar kota, tetapi prinsipnya putusan sudah dibacakan oleh majelis hakim," jelasnya.

Dengan perkembangan sidang yang sekarang, pihak Farhat Abbas tak merasa kecewa dan malah mengaku diuntungkan. Mereka dengan gamblang membuka motif melakukan serangkaian proses hukum sebelum sidang pidana digelar.

"Bukan masalah kecewa atau tidak, tetapi sebenarnya kami menggugat untuk mengganjal perkara pidananya dan putusan tersebu secara tidak langsung menguntungkan Farhat Abbas karena dapat dijadikan pembelaan dalam perkara pidananya," tandasnya.

Sementara itu saat ini laporan yang dibuat Dhani untuk memenjarakan Farhat karena membuat tweet-tweet memojokkan masih dalam proses sidang. Dhani menggunakan dasar Pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) serta pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

(kpl/aal/sjw)

Reporter:

Sahal Fadhli


REKOMENDASI
TRENDING